VIVAnews - Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri membenarkan bahwa Kepolisian bersama sejumlah lembaga lainnya akan melakukan reformasi birokrasi pada tahun depan.
"Kamis pagi sudah ada penjelasan Menkeu Sri Mulyani, ada anggaran reformasi birokrasi, untuk polisi, TNI, kejaksaan," ujar Jenderal Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis malam, 5 November 2009.
Melalui program reformasi birokrasi, pemerintah akan melakukan remunerasi yang berujung pada kenaikan penghasilan secara tajam para pegawai atau aparat di instansi yang mengikuti program tersebut.
Kenaikan ini berbeda dengan kenaikan rutin 5-15 persen yang biasanya diberikan setiap tahun untuk mengimbangi inflasi. Contohnya pejabat eselon satu di Depkeu yang paling awal menjalankan reformasi birokrasi, gaji mereka naik berkali lipat menjadi di kisaran Rp 40 jutaan.
Namun demikian, instansi yang mengikuti program reformasi, termasuk kepolisian dan kejaksaan yang terus menerus dapat sorotan tajam dalam kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja secara profesional dan tidak ada lagi cerita main di belakang.
"Pada 2010, tidak ada lagi polisi yang aneh-aneh, buruk dan jelek," kata Jenderal Bambang.
Menurut Menkeu, pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk program reformasi birokrasi tahun depan Rp 10 triliun. "Jumlah ini, untuk reformasi birokrasi di 13 Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri," ujar Sri Mulyani, Rabu 4 November 2009.
Selain polisi, TNI dan kejaksaan, kenaikan itu akan diterapkan di Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, BKN dan BPKP.
heri.susanto@vivanews.com
Neta Pamer Mobil SUV Baru Rp200 Jutaan
Neta, pabrikan mobil listrik asal China, memperkenalkan empat model Neta L di pasar domestiknya. SUV berdesain modern ini menarik perhatian dengan teknologi canggih dan j
