Harga Gas Indonesia Lebih Murah di Malaysia
VIVAnews - Menghadapi perdagangan bebas (FTA) Asean-China, pengusaha mengaku tidak takut. Wasekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sabarani justru menantang pemerintah bagaimana dalam menyiapkan Indonesia untuk siap menghadapi FTA.
"Kalau pengusaha ditanya siap? Kami siap. Tapi kami dengar ada usaha keramik kemarin yang tutup karena kekurangan gas, itu bagaimana?" kata Franky di Warung Daun, Sabtu 9 Januari 2009.
Franky menanyakan apakah pemerintah berani memastikan kecukupan gas untuk kepentingan dalam negeri.
Sebab, tidak hanya dialami oleh industri keramik. Kekurangan gas bahkan juga terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.
"Ini bukan sesuatu yang aneh, makanya kami bertanya, berani tidak gas prioritas sebagai sumber energi untuk dalam negeri? Karena harga energi untuk produksi itu paling murah adalah gas."
"Tapi lucunya gas dalam negeri lebih mahal dari pada gas industri di Malaysia, padahal gas Malaysia itu dialirkan dari Singapura yang gas itu dari Indonesia," lanjut Franky.
Selain persoalan gas, dalam sumber pembiayaan pemerintah juga ditunut untuk menurunkan suku bunga. "Berani tidak pemerintah menurunkan suku bunga," ujar dia.
*
Menghadapi perdagangan bebas Asean-China (AC-FTA), pemerintah Indonesia dinilai tidak tegas. Bahkan menurut Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, pemerintah terkesan maju mundur soal strategi menghadapi FTA.
Seharusnya, kata Nina, ketika FTA itu telah ditandatangani delapan tahun lalu, strategi menata industri dalam negeri disusun konsisten. "Tapi saya tidak melihat ini, sejak lama," ujar dia dalam diskusi Polemik FTA dan Industri Lokal di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 9 Januari 2009.
Menurut Nina pemerintah seharusnya memiliki roadmap, bagaimana pertama membuat ketahanan pangan, energi dan obat. Baru berikutnya menguatkan manufaktur yang sudah lama diimpikan bisa membawa gerbong industri nasional.
Heru Budi Sebut Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta untuk Cegah Kriminalitas Perbankan
Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta dinilai punya manfaat.
