VIVAnews - Alarm Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini berbunyi. Sri Mulyani pun berniat melaporkan bunyi alarm (peringatan) itu kepada Presiden dalam sidang kabinet yang akan digelar hari ini di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan Musyawarah Nasional II Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas di JW Marriot Hotel, Jakarta, Sri Mulyani mengatakan alarm yang berbunyi itu berkenaan dengan akan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada 1 April 2010 mendatang.
"Saya konsern ini, karena dari Kementerian ESDM melaporkannya kepada saya," kata Sri Mulyani usai pertemuan di JW Marriot, Kamis 25 Februari 2010.
Menurut dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperingatkan Sri Mulyani bahwa ada risiko penurunan lifting (produksi siap jual) minyak dan gas dengan berlakunya undang-undang ini. "Kami akan laporkan itu, karena kalau sampai benar apa yang disampaikan ESDM, dampaknya cukup besar ke APBN," ujar Sri Mulyani.
Menurut dia, setiap pengurangan lifting 10 ribu barel per hari, risiko ke penerimaan negara akan turun Rp 1-2 triliun. Tentu saja ini akan berdampak pada subsidi dan belanja APBN secara keseluruhan.
"Nanti saya laporkan dulu ke Presiden," kata dia.
Beberapa substansi UU Nomor 32/2009 tentang Lingkungan Hidup diperkirakan akan menghambat kegiatan operasional minyak dan gas, termasuk sektor pertambangan. Hal ini dimungkinkan karena pemberlakuan UU itu per 1 April 2010 menyebabkan ada beberapa proses birokrasi yang menghambat investasi.
Selain itu, Undang-undang lingkungan itu juga memberatkan investor. Sebab, ada penetaban baku mutu lingkungan yang di dalamnya terkandung ketenteuan ambang batas temperatur air buangan. Hal inilah yang pada akhirnya diperdebatkan investor, hingga ESDM menghkawatirkan akan menurunkan lifting minyak dan gas.
hadi.suprapto@vivanews.com
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen
LSI merilis temuan terbarunya terkait dinamika Pemilu 2024, salah satunya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan, yakni 76,2 persen.
