BISNIS

Kejaksaan Agung

Penghentian Kasus Paulus Karena Surat Menkeu

Menteri Keuangan sekaligus permintaan pemberhentian perkara Paulus Tumewu.

ddd
Jum'at, 30 April 2010, 09:51 Ita Lismawati F. Malau, Fadila Fikriani Armadita
Uang Rupiah
Uang Rupiah (Antara)

VIVAnews - Nama Wakil Jaksa Agung Darmono disebut dalam penghentian kasus pajak dengan tersangka bos Ramayana, Paulus Tumewu. Darmono menjelaskan, penghentian kasus tersebut didasarkan surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang datang dua kali.

"Pertama pemberitahuan kesediaan pembayaran kewajiban pajak Paulus Tumewu," kata Darmono di Kejaksaan Agung, Jumat 30 April 2010.
 
Mendapat surat tersebut, Kejaksaan Agung kemudian membalas supaya Menteri Keuangan memberitahukan jika pembayaran pajak sudah dilakukan. "Surat kedua memberitahukan bahwa Paulus Tumewu sudah membayarkan pajak beserta dendanya 7,9 miliar rupiah dan denda 31,7 miliar rupiah," kata dia.

Dalam surat kedua tersebut, kata dia, Menteri Keuangan sekaligus meminta pemberhentian perkara.

Selanjutnya Darmono menjelaskan sesuai dengan Pasal 44 b Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan jika wajib pajak sudah membayar kewajibannya untuk kepentingan negara maka dapat dilaksanakan penghentian perkara.

Saat itu, kata dia, berkas Paulus sudah dinyatakan lengkap alias P21."Maka kami keluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan)," ujarnya.

Selanjutnya, terkait penciutan pajak, Darmono mengatakan, itu merupakan hasil penyidikan pajak. "Berkas yang dikirimkan pada kami memang jumlah hanya 7,9 miliar rupiah," kata dia.

Dia mengatakan apabila memang ada penciutan pajak, Kejaksaan mempersilakan kasus tersebut untuk disidik kembali. "Semestinya penyidikan ini nanti dari satuan kerja yang netral di dirjen pajak," kata dia.

Darmono menambahkan penyidik yang dulu menangani kasus ini, bisa diminta menyidik lagi. (hs)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
permana
30/04/2010
yah.. lemah banget ya keadilan di negeri ini... kalo ada maling komputer, terus balikin ayamnya, berarti ngak dihukum dong ama polisi????
Balas   • Laporkan
Ginanjar Tangeang
30/04/2010
Betul...betul....betul...., ranah SKPP adalah kejaksaan, sedangkan jumlah pajak terbayarkan 400% adalah Dirjen Pajak, sedangkan surat menkeu atau dari pihak manapun hanya dijadikan masukan aja.....ya....karena memang kejaksaan bukan bawahan menkeu yang pa
Balas   • Laporkan
Wayang Golek
30/04/2010
Vivanews kasih juduk agak menjurus nih. bisa misleading. Kalo yg baca cuma baca judul doank, pasti akan berpikir negatif bahwa SMI intervensi minta menghentikan peyidikan karena ada keuntungan pribadi. Tidak baik....tidak baik........
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com