- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Sensus nasional penduduk Indonesia sudah berjalan 17 hari. Dalam tempo lebih dari dua pekan tersebut, tim sensus Badan Pusat Statistik menemukan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Padahal, sensus ini sangat bermanfaat untuk memetakan semua penduduk Indonesia.
"Yang sulit adalah melakukan sensus di daerah ekslusif, perumahan elite dan apartemen," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan kepada VIVAnews di Jakarta, Senin, 17 Mei 2010.
Sebenarnya, kawasan ini merupakan wilayah yang mudah didatangi karena bukan di daerah terpencil atau pegunungan Papua, melainkan berada di kota-kota besar, seperti di Jakarta.
Tetapi, di kawasan elite seperti Pondok Indah, Menteng, Pluit, dan perumawahan mewah lainnya, petugas Sensus mengalami kesulitan untuk mendata penduduk. "Ini terbentur pada keterbatasan mereka, mereka umumnya orang sibuk dan tidak mudah ditemui di rumahnya," kata dia.
Begitupula di apartemen-apartemen mewah. Menurut dia, untuk melakukan pendataan, BPS terpaksa merekrut pengelola gedung dengan membuat meja di lobi apartemen. Yang mendistribusikan petugas apartemen, kemudian penghuninya mengisi sendiri.
"Penghuni apartemen umumnya merasa tidak nyaman jika didatangi ke kamarnya," ujarnya.
Menurut Rusman, para penghuni kawasan elite tidak seperti masyarakat biasa yang gampang ditemui. Bahkan, mereka bukan cuma sibuk, tetapi tak sedikit dari warga yang cenderung resisten.
"Misalnya saja di Grogol, petugas sensus disambut, dikejar dan digigit oleh anjing pemilik rumah," kata dia. Karena itu, petugas yang digigit kemudian diinspeksi oleh dokter untuk memastikan ada bawaan penyakit rabies atau tidak. "Untunglah tidak ada rabiesnya."
Resistensi, menurut dia, juga terjadi Perumahan elite "Alam Permai di Tangerang. Penghuni kawasan elite ini juga enggan didatangi petugas Sensus karena merasa terganggu.
"Namun, itu sudah clear, komunitas dan pengurus RW setempat juga minta maaf," kata dia. Menurut dia, menjadi petugas Sensus harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Jika tidak, maka pendataan yang berguna bagi pembangunan Indonesia ini tidak akan bisa berjalan dengan baik.
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
