- orrtextile.com
VIVAnews - Kementerian Keuangan mengaku pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp 2 triliun dari total Rp 10 triliun dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas).
Pelunasan utang itu direncanakan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.
"Tidak ada niat kami untuk menahan dana DBH," ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Anny Ratnawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 18 Mei 2010.
Anny mengungkapkan, dari catatan Kemenkeu diketahui bahwa pemerintah telah membayar DBH sebesar Rp 2 triliun. Sementara itu, pada APBN 2010, pemerintah juga menganggarkan pembayaran DBH senilai Rp 2 triliun.
Pemerintah juga menambah alokasi pembayaran utang DBH migas senilai Rp 4,1 triliun. Sementara itu, sisanya direncanakan untuk dialokasikan pada APBN 2011.
Anny memastikan bahwa seluruh pelunasan utang DBH migas akan dibayarkan ketika seluruh persiapannya sudah matang. "Begitu seluruhnya siap, kami akan siapkan dokumen," ujar dia. (hs)
arinto.wibowo@vivanews.com
Kantor LPS Bakal Hadir di Medan, Diresmikan 3 Mei 2024
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini membuka Kantor Perwakilan LPS I Medan, di Gedung Sinarmas Plaza, Kota Medan.
