- Adri Prastowo
VIVAnews - Bank Pembangunan Asia (ADB) mulai tertarik kebijakan Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Dengan alasan itu, ADB tahun depan (2011) siap memberikan pinjaman yang murah ke Indonesia.
Direktur Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Maurin Sitorus menuturkan, ADB adalah sederet lembaga multilateral yang melirik sistem pendanaan ini. Posisi ADB adalah institusi keempat setelah sebelumnya AFD Prancis, JICA-Jepang, dan Bank Dunia.
"Ini pinjaman baru yang murah dengan menawarkan program perubahan iklim," kata Maurin di Jakarta, Kamis 17 Juni 2010.
Total komitmen dari tiga kreditor itu adalah US$1,9 miliar. Catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah untuk AFD Prancis sejak 2008 telah memberikan pinjaman US$ 800 juta, JICA-Jepang memberikan US$900 juta dan Bank Dunia pada tahun ini direncanakan memberi pinjaman US$200 juta.
"Pinjaman ini murah, karena kalau di market pada umumnya dengan bunga 5-6 persen. Sedang melalui Program CCPL (Pinjaman Program Perubahan Iklim), RI hanya membayar dengan bunga tiga persen untuk tenor 15 tahun," kata Maurin.
Pinjaman CCPL itu sendiri, kata dia, sifatnya tidak mengikat. Indonesia hanya perlu menyampaikan kebijakan apa saja yang diseriusi pemerintah dalam penanganan perubahan iklim.
Keuntungannya untuk Indonesia adalah sumber pembiayaan defisit APBN (anggaran pendapatan belanja negara) bisa ditutupi dari pinjaman yang murah.
"Pinjaman ini nanti secara langsung masuk ke kas negara dan bisa dipakai untuk penganggaran negara," kata Maurin.
Maurin meyakinkan ke publik bahwa tidak ada kontrol apapun sama sekali dari negara kreditor.
"Mereka (kreditor) hanya melihat misal dalam keputusan menteri soal efisiensi apa kebutuhannya. Jadi, bukan ada syarat harus selesaikan program ini, tidak. Kontrolnya hanya pada kebijakan publik," katanya.
Perjanjian itu, kata Maurin, dari awal sudah diketahui para kreditor. Meski diakui memang secara tidak langsung tetap ada saja pengaruhnya ke suatu program. "Karena melalui kebijakan itu akan ada suatu realisasi yang mereka anggap bermanfaat dan pasti dilakukan, itu saja," ujarnya.
Namun meski mudah, dia mengakui, pinjaman program CCPL seperti ini tetap harus melewati mekanisme bujet di DPR. (hs)
PKS Terbuka untuk Bertemu Prabowo tapi Bukan untuk Menyusul PKB
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat.
