- Antara/Rosa Panggabean
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga hari ini belum menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait permintaan audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan enam perusahaan yang diduga bermasalah pajak.
Dharma Bhakti, sekretaris jenderal BPK mengatakan, sampai kemarin pihaknya belum melihat surat permintaan DPR tersebut. "Saya sendiri belum tahu, mungkin langsung ke ketua BPK," ujar Dharma saat berbincang dengan VIVAnews di Jakarta, Jumat 25 Juni 2010.
Namun, dia melanjutkan, seandainya surat itu telah diterima, BPK siap menjalankan permintaan DPR. "Itu namanya audit on call (berdasarkan permintaan dari stakeholder)," kata dia. BPK siap menjalankan permintaan itu kapan saja dan dari institusi pemerintah manapun.
Dharma menambahkan, BPK nantinya akan membentuk tim untuk memenuhi permintaan DPR tersebut. Menurut dia, karena berhubungan dengan penerimaan negara, tim yang dilibatkan biasanya di bawah Auditor Utama II BPK.
Seperti diketahui, Komisi XI DPR RI pada 8 Juni 2010 telah melayangkan tiga surat kepada Ketua DPR untuk meneruskannya ke BPK. Dalam dua surat itu disebutkan bahwa DPR meminta BPK melakukan audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan audit investigasi tujuan tertentu atas beberapa kasus pajak pada enam perusahaan.
Dalam surat itu, perusahaan yang diminta untuk diaudit adalah PT Permata Hijau Sawit, PT Asian Agri, PT Wilmar, PT Alfa Kurnia, PT ING Internasional, dan RS Emma, Mojokerto.
"Kami minta untuk men-cek bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi dalam masalah pajak ini," ujar Wakil Ketua Komisi XI Malchias Markus Mekeng beberapa waktu lalu. (art)
Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Kemnaker Ajak Jepang Investasi Pelatihan Bahasa
Kemnaker mengajak pemberi kerja Jepang untuk berinvestasi dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang bagi kandidat SSW Indonesia.
