- Abror Rizky/Biro Pers Istana
VIVAnews - Pemerintah mulai Juli ini memberikan mandat sepenuhnya ke Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar secara lebih leluasa.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, Bulog diberi kewenangan ini agar unsur spekulatif dipasaran terhadap harga beras bisa makin berkurang.
"Bulog mulai kini diberikan kewenangan penuh untuk operasi pasar tanpa izin ke pemerintah," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, semalam.
Teknisnya, surat Menteri Perdagangan nantinya yang akan langsung memberi mandat itu, dengan mencabut ketentuan sebelumnya dimana Bulog hanya bisa operasi pasar saat harga beras sudah naik sampai 25 persen.
Pada rapat bersama dewan stabilisasi pangan nasional, kesepakatan antaranggota mulai Juli menyerahkan operasi di dasarkan atas tren kenaikan. "Begitu Bulog melihat tren ada kenaikan, Bulog boleh langsung operasi pasar," kata Hatta.
Hatta menyebut, selain untuk mengurangi unsur spekulatif, keputusan ini dibuat dengan tujuan agar efek ikutan karena kenaikan tarif dasar listrik tidak terjadi begitu besar.
"Karena bagaimana pun, harga pangan yang tadi dirapatkan oleh dewan stabilisasi cukup baik. Pertama, yang dilaporkan seluruh stok yang berkaitan dengan pangan kita cukup. Bahkan surplus. Jadi, sampai akhir tahun kita jaga dan bulan per bulannya cukup," kata dia.
Menanggapi mandat baru ini, Dirut Perum Bulog Soetarto Ali Muso mengatakan bahwa stok beras pemerintah jumlahnya saat ini ada sebanyak 500 ribu ton. Jumlah ini diperkirakan mencukupi sampai akhir tahun.
Untuk kegiatan operasi pasar, pada mandat yang baru Bulog memang tidak diberi batasan pada kenaikan harga beras berapa.
"Kami kan ada tim pemantau di daerah, begitu ada tren naik, ini data harian juga mingguan, kami akan langsung operasi pasar," ujar dia.
Mengenai pada daerah mana operasi pasar berlangsung, Soetarto mengatakan, "Tentunya, semua pada daerah yang memiliki tren kenaikan.
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
