Fahmi: Empat Tahun Lagi RI Stop Impor Gula

VIVAnews - Menteri Perindustrian Fahmi Idris memperkirakan dalam empat atau lima tahun ke depan, Indonesia tidak perlu lagi impor gula. Masyarakat kini didorong untuk mengonsumsi gula produk lokal.

"Baik itu raw sugar, gula kristal putih, maupun gula rafinasi," katanya usai Rapat Koordinasi Kebijakan Pergulaan Nasional di kantornya, Kamis 18 Desember 2008.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mendorong industri pengguna gula untuk mengkonsumsi gula rafinasi produksi dalam negeri. "Sedangkan raw sugar produksi dalam negeri diarahkan untuk dikonsumsi industri gula rafinasi lokal dengan kualitas ICUMSA 45-80 UI," ujarnya.

Sejak 18 Agustus 2008, berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas dengan Wakil Presiden, kuota impor untuk raw sugar untuk tahun 2008 dikurangi 300 ribu ton. Sama halnya dengan impor gula rafinasi juga dikurangi sebesar 200 ribu ton.

Dengan demikian, kuota impor raw sugar menjadi 1,375 juta ton atau setara 1,25 juta ton gula rafinasi. Padahal, rencana produksi gula rafinasi sebelumnya sebesar 1,55 juta ton. Sedangkan impor gula rafinasi menjadi 500 ribu ton. "Semula kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi ketergantungan industri gula dalam negeri pada impor," kata Fahmi.

Namun, kemudian muncul pro dan kontra atas kebijakan tersebut. "Lantas, sekarang pemerintah sedang merumuskan berapa besar impor rafinasi yang jauh berkurang dari perkiraan semula," lanjutnya.

Selain itu, pabrik-pabrik gula yang telah direvitalisasi oleh pemerintah akan dipilah mana yang diarahkan untuk gula kristal putih dan untuk raw sugar dengan spesifikasi kualitas yang sudah ditentukan.

Sedangkan kuota impor gula rafinasi tahun 2009 ditetapkan sebesar 1,85 juta ton berdasarkan kebutuhan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman. Angka tersebut didapatkan dari data Importir Produsen Gula tahun 2008 sebesar 1,25 juta ton untuk industri besar dan 600 ribu ton untuk industri kecil menengah.
 
Hingga kini, pemerintah mengakui masih sulit menentukan arah kebijakan pergulaan nasional karena belum ada data yang valid tentang kondisi riil industri gula nasional.

"Beberapa instansi yang dimintai data oleh pemerintah memberikan angka yang berbeda-beda," kata Fahmi. Sehingga pemerintah untuk membenahi kemelut gula nasional di antaranya sinkronisasi data bersama produsen, konsumen, surveyor, dan lembaga riset pemerintah.

Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi di Bekasi Terancam Gagal Karena Tata Kelola Buruk
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay

PAN ke PPP: Akui Dulu Prabowo-Gibran Menang Pilpres Jika Mau Gabung Koalisi

Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan seharusnya PPP lebih dahulu mengakui kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, jika partai b

img_title
VIVA.co.id
17 April 2024