BISNIS

Daftar 20 Kabupaten Super Kaya di Indonesia

Kabupaten kaya raya tersebut sebagian besar berlokasi di Kalimantan Timur.

ddd
Rabu, 28 Juli 2010, 06:30 Heri Susanto
Kegiatan penambangan di lapangan tambang emas milik Freeport, di Papua.
Kegiatan penambangan di lapangan tambang emas milik Freeport, di Papua. (VIVAnews/Banjir Ambarita)

VIVAnews - Sebanyak 20 kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dalam jumlah sangat besar. Bahkan, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan puluhan kabupaten lainnya.

Beberapa kabupatan malah mendapatkan dana bagi hasil triliunan rupiah dari tahun ke tahun. Sebut saja misalnya Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang mendapatkan bagian dana Bagi Hasil Rp2,5 triliun pada 2009 atau Kabupaten Bengkalis di Riau yang mendapatkan jatah Rp1,5 triliun.

Ini tak sebanding dengan rata-rata kabupaten paling miskin sumber daya alam, kebanyakan di Jawa yang cuma memperoleh ratusan juta rupiah per tahun. Contohnya, seperti Kabupatan Gunung Kidul, Sleman dan Kulon Progo di propinsi Jogjakarta yang masing-masing cuma mendapatkan jatah dana bagi hasil sumber alam, Rp 144-146 jutaan per tahun.

Berdasarkan data yang VIVAnews himpun dari Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009 yang dirilis baru-baru ini, sedikitnya ada 20 kabupaten dan kota yang mendapatkan dana bagi hasil di atas Rp400 miliar per tahun atau 2.700 kali dibandingkan dengan jatah dari Kabupaten Gunung Kidul.

Kabupaten kaya raya tersebut sebagian besar berlokasi di Kalimantan Timur, sebagian lagi tersebar di Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Papua. Kalimantan Timur menjadi pusat lokasi pertambangan batu bara, sedangkan Riau dan Kepulauan Riau menjadi tempat pertambangan minyak dan gas.

Dari Papua ada kabupaten Mimika yang mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil Rp440 miliar pada 2009. Wilayah di pegunungan Papua ini mendapatkan dana bagi hasil tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Papua lantaran menjadi tempat pertambangan emas dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia.

Daftar 20 kabupaten penerima dana bagi hasil sumber alam terbesar

NO Kabupaten Propinsi Bagi Hasil (Rp miliar)
1 Kutai Kartanegara Kaltim 2.566,55
2 Bengkalis Riau 1.519,73
3 Kutai Timur Kaltim 1.059,72
4 Siak Riau 993,20
5 Rokan Hilir Riau 911,07
6 Musi Banyuasin Sumsel 858,45
7 Kampar Kaltim 679,32
8 Kutai Barat Kaltim 670,60 
9 Pasir Kaltim 593,64
10 Berau Kaltim 553,26
11 Bulungan Kaltim 482,82
12 Samarinda Kaltim 480,19
13 Nunukan Kaltim 478,34
14 Panajam Pasir Utara Kaltim 477,03
15 Bontang Kaltim 476,83
16 Malinau
Kaltim 462,34
17 Tarakan Kaltim 454,55
18 Balikpapan Kaltim 441,60
19 Natuna Kep Riau 440,24
20 Mimika Papua 424,33

Pemerintah memperoleh penerimaan sumber daya alam pada tahun lalu sebesar Rp138,96 triliun. Itu setara dengan 61 persen dari total Rp227,06 triliun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan itu berasal dari pendapatan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan pertambangan panas bumi. Penerimaan terbesar berasal dari minyak bumi yang mencapai Rp90 triliun.

Dari total penerimaan sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah membagikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemda. Total yang dibagikan Rp36,86 triliun. Bagi hasil terbanyak berupa minyak bumi Rp14,6 triliun, gas bumi Rp11,5 triliun dan pertambangan umum Rp 7,2 triliun.

Penerimaan sumber daya alam 2009 sesungguhnya menurun jauh atau Rp85 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Itu disebabkan penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari US$101 per barel pada 2008 menjadi US$58 per barel pada 2009.

Meski sumber alamnya kaya raya, namun tidak selalu identik dengan kondisi penduduknya. Di Kaltim, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Juli 2009, prosentase penduduk miskin memang relatif kecil, bahkan turun dari 9,51 persen pada Maret 2008 menjadi 7,73 persen pada Maret 2009.

Tetapi, di Papua, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi, bahkan naik yakni dari 37,08 persen pada Maret 2008 menjadi 37,53 persen pada Maret 2009. Mungkin ini juga menjadi salah satu bagian yang membuat situasi di Papua kerap bergejolak.

Berita Favorit Lainnya:

Video Taliban Latih Monyet Menembak, Fakta?

Wanita Ini Setubuhi 1.000 Pria dalam 10 Tahun

Tujuh Fatwa Terbaru MUI

Rumah Hantu Milik si Cantik Ini

 Anaknya Ikut 'Say No to Krisdayanti', Ini Kata Anang

Mau Lihat Mobil-mobil Baru yang Cantik?

 



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
hanif
31/10/2011
kalau pusat pemerintah daerah jadi pindah ke Kalimantan tentu lebih seru nih, pengawasan pulau tersebut lebih bagus, persaingan dg malaysia dan brunei lebih mantab, pengawasan patok lbh baik, sayang pejabat & politikus punya usaha dijawa jd gak mau pindah
Balas   • Laporkan
tomoes
04/10/2010
klo kaltim jadi negara sendiri pasti jadi negara kaya...
Balas   • Laporkan
COMAS GK
13/08/2010
kepada yth ketua kpk/kejagung RI DI JAKARTA. TOLONG DIUSUST TUNTAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BAGI HASUL SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN MULAI TAHUN 2002 SD TAHUN 2007, DIDUGA KUAT DANANYA DISALAHGUNAKAN.
Balas   • Laporkan
edwin wakofan
29/07/2010
seharusx....undang2 korupsi dirubah,,,jangan ada masuk bui segala....segera ditetapkan HUKUMAN MATI. ini harus segera bisa di setujui DPR......HUKUM MATI SAJA....ini adalah penghianat bangsa........AYO....mari saya ajak suarakan hukuman mati KORUPTOR.
Balas   • Laporkan
jiyan
29/07/2010
ah, di mana ada gula di sana ada semut. pasti suatu saat gulanya akan habis.. Apalagi semutnya adalah mafia/koruptor. indonesia bagaikan "ayam mati di lumbung padi".
Balas   • Laporkan
dedi
29/07/2010
ya..ya..ya... Begitu Sudah... misal mereka bisa Merdeka sendiri2 psti jd negara Kaya yagh,, trs P.jawa jadi apa yaaagh???
Balas   • Laporkan
pal
28/07/2010
hmm papua kaya tapi g' dirilis coz pejabat2 rakus takut ketahuan korupnya yang gila....!1!!! kabupatennya kaya tapi masyarakatnya miskin yang kaya oknum tertentu saja....huhhfft mental korup semua.....!!!!!!!!!
Balas   • Laporkan
dave
28/07/2010
KPK seharusnya super aktif di KALTIM...ini malah LOYO9
Balas   • Laporkan
deang
28/07/2010
KPK seharusnya super aktif di KALTIM...jangan LETOY
Balas   • Laporkan
rian
28/07/2010
katim memang kaya sda..tp tetap saja hasil-nya dinikmati para pejabat2..dan org2 dr luar.... bagaimana nasib masyarakat asli kaltim dipedesaan maupun pedalaman...apakah mereka menikmati hasil-ny yg bermilyar2 itu??
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com