- AP Photo/Ahn Young-joon
VIVAnews - Perbankan nasional sampai saat ini masih dianggap biang keladi rendahnya pengucuran kredit untuk sektor riil. Padahal pemerintah mengharapkan agar pembangunan ekonomi Indonesia bisa ditopang dari sektor riil.
Keluhan itu merupakan satu dari sembilan masalah yang diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, dalam Diskusi dan Buka Puasa Bersama Pewarta Ekonomi dan Moneter (Partner) di Jakarta, Sabtu, 4 September 2010.
Menurut Sigit, jika masyarakat memperhatikan, tingkat suku bunga pinjaman bank nasional saat ini sebetulnya yang paling rendah sejak jaman kemerdekaan. Catatan Sigit, Kredit Pemilikan Rumah pada 10 tahun yang lalu mencapai 20 persen dan sekarang sudah berada di kisaran 9-10 persen.
"Persoalan rendahnya pengucuran kredit adalah daya beli yang menurun," kata Sigit.
Isu kedua yang menyelimuti industri perbankan adalah posisi pinjaman tidak dicairkan (undisburse loan) yang diperkirakan mencapai Rp 480 triliun. Padahal permasalahan ini lebih dikarenakan pengusaha yang tidak mau mencairkan pinjaman yang sudah disediakan bank.
Perbanas juga menyoroti isu seputar kebijakan Bank Indonesia yang cenderung impulsif serta mengirimkan mixed signal ke pasar. BI selama ini lebih banyak merespon tekanan pasar jangka pendek atau merespon kebijakan politik
Salah satu contohnya adalah keputusan BI mengeluarkan kebijakan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Giro Wajib Minimum (GWM) yang dikaitkan pertumbuhan kredit.
"Satu kebijakan ingin agar bank mengucurkan tetap kredit, tapi kebijakan lain menginginkan likudtas diperketat. Kebijakan ini membingungkan pasar dan pelaku," kata Sigit.
Isu-isu lain yang menjadi perhatian Perbanas adalah ketidakadaan batasan teritori operasi bagi bank, investor asing yang boleh menguasai bank di Indonesia hingga 99 persen, dinamika politik tidak menentu.
Isu lainnya adalah belum adanya bank Indonesia berskala internasional yg berperan di tingkat regional.Padahal Indonesia akan memasuki pasar tunggal ASEAN pada tahun 2014 dan negara-negara pesaing sudah mampu menempatkan banknya di luar negaranya.
"Indonesia akan seperti Spanyol dan Yunani yang tidak siap dengan kebijakan pasar tunggal," kata Sigit.
PSI Buka Pendaftaran Bagi yang Ingin Maju Pilkada, Siapa Saja Bisa Ikut
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuka pendaftaran untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024. Pendaftaran dibuka 26 April 2024, sampai 1 Agustus 2024.
