- AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
VIVAnews - Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia diharapkan bisa meningkatkan hubungan kerja sama bidang investasi dan perdagangan kedua negara.
Baik Indonesia dan Amerika, keduanya menyampaikan harapannya atas kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Bagi Indonesia, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Amerika adalah mitra dagang terbesar ketiga, begitupun dengan investasi Amerika juga menempati posisi terbesar ketiga.
Selain sebagai mitra dagang dan penanam modal besar, Amerika rupanya juga menjadi salah satu kreditor besar Indonesia. Utang luar negeri Indonesia kepada Amerika juga mencakup porsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan sejumlah kreditor lainnya.
Data terbaru statistik utang luar negeri Indonesia yang dirilis pada Oktober lalu oleh Ditjen Pengelolaan Utang menunjukkan tingginya utang negara ini pada Amerika.
Hingga Agustus 2010, total pinjaman luar negeri Indonesia baik pemerintah dan swasta mencapai US$191 miliar. Dari jumlah pinjaman tersebut, sebanyak US$131,4 miliar (68,6 persen) dari negara-negara kreditor, US$24 miliar (13 persen) dari organisasi keuangan internasional dan US$35,4 miliar (18,4 persen).
Dari total pinjaman kepada negara kreditor sebanyak US$131,4 miliar, pinjaman terbesar berasal dari Jepang sebanyak US$39,7 miliar, kemudian disusul Singapura sebesar US$23,1 miliar. Amerika Serikat berada di posisi ketiga sebagai negara kreditor terbesar Indonesia dengan nilai pinjaman yang diberikan US$21,7 miliar.
Sedangkan, khusus pinjaman pemerintah yang totalnya mencapai US$101 miliar atau Rp909 triliun, Amerika merupakan kreditor terbesar kedua dengan total pinjaman sebesar US$17,7 miliar atau Rp159 triliun. Posisi kreditor pertama ditempati oleh Jepang dengan nilai pinjaman US$30,2 miliar atau Rp271,8 triliun.
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
