- Andika Wahyu
VIVAnews - Pemerintah bakal meraup dana segar sekitar Rp741 miliar dengan tidak dieksekusinya saham PT Bank Negara Indonesia Tbk dalam penawaran umum saham terbatas (rights issue) kali ini.
Dana segar itu diperoleh karena pemerintah yang saat ini memiliki saham BNI sebesar 73 persen memutuskan untuk menjual hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 2.472.207.630 seharga Rp300 per lembar.
"Pemerintah tidak akan meng-exercise sahamnya," kata Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, 23 November 2010.
Menurut Gatot, harga jual saham porsi milik pemerintah nantinya akan menjadi Rp3.400 per lembar. Dari jumlah tersebut, setiap penjualan saham BNI sebesar R3.100 akan masuk ke kas BNI sementara Rp300 per lembar akan menjadi pendapatan bagi pemerintah.
"Siapapun yang beli saham pemerintah adalah Rp3.400 per lembar," katanya.
Gatot mengakui, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui siapa saja investor yang bakal membeli jatah saham pemerintah tersebut. Namun dipastikan bahwa pemegang saham lama akan menjadi prioritas untuk membeli saham tersebut.
"BNI berharap hendaknya pemegang saham BNI berasal dari long term investor walaupun diakui short term investor juga masih dibutuhkan," ujar Gatot.
Dengan dilaksanakannya rights issue tersebut, BNI berharap rasio kecukupan modal (CAR) perusahaan bisa tumbuh menjadi di atas 20 persen dari posisi saat ini 12,5 persen.
Selain itu, investor yang masuk dalam kategori tier one juga akan bertambah dari saat ini sekitar 10 persen menjadi sekitar 16-17 persen.
Barikade 98 Ajukan Amicus Curiae, Minta Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres Secara Adil
Para aktivis 98 mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
