- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Program reformasi birokrasi terus bergulir. Program itu membuat pegawai negeri sipil (PNS) menerima tunjangan kinerja atau remunerasi yang besarnya bisa melambungkan gaji yang diterima selama ini.
Tahun ini sebenarnya terdapat 11 kementerian/lembaga yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, hanya enam instansi yang baru disetujui DPR.
Keenam lembaga tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan.
Menurut bahan yang diajukan ke DPR, instansi tersebut telah selesai melakukan penilaian 2010, dan diajukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Keuangan pada 23 Juli dan 29 September 2010.
Untuk penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tunjangan Kinerja sudah mendapatkan persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional pada 19 November 2010. Dua lembaga yaitu Kemenko Kesra dan Kemenko Polhukam paling akhir mendapatkan persetujuan Rancangan Perpres Tunjangan Kinerja.
Instansi itu menyusul ketiga lembaga yang mendapatkan remunerasi terlebih dahulu, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.
Adanya tunjangan kinerja itu membuat gaji yang diterima PNS menjadi naik berkali lipat. Seperti halnya eselon I Kementerian Keuangan bisa menerima penghasilan Rp40 juta.
Sementara tunjangan tertinggi untuk Kepolisian paling tinggi Rp21,3 juta. Itu belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya. Untuk tunjangan tertinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tunjangan kinerja paling tinggi Rp19,3 juta.
Instansi lain yang mengantre, namun belum disetujui adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Agung. (art)
Nurul Ghufron Bakal Disidang Etik Dewas KPK pada 2 Mei Terkait Mutasi Pegawai Kementan
ewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 2 Mei 202 mendatang.
