- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Pemerintah melanjutkan kebijakan reformasi birokrasi melalui program perbaikan sistem remunerasi. Untuk tahun ini, sasarannya adalah Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Untuk perbaikan sistem remunerasi di Kejaksaan serta Kementerian Hukum dan HAM sedang dikaji oleh Tim Reformasi Birokrasi," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, 9 Februari 2011.
Sebenarnya, proposal perbaikan sistem remunerasi bagi pegawai di Kejaksaan sudah dibahas sejak tahun lalu. Namun, pemerintah belum menyetujuinya. Untuk periode tahun lalu, perbaikan sistem remunerasi disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk sembilan lembaga, termasuk di antaranya adalah TNI dan Kepolisian.
Tahun ini, Menkeu Agus berharap perbaikan sistem remunerasi bisa diberlakukan bagi dua lembaga yang bergerak di sektor hukum tersebut.
Dengan perbaikan sistem remunerasi, pegawai negeri yang bekerja di lingkungan tersebut akan memperoleh gaji dan tunjangan berbasis kinerja. Dampaknya, total penghasilan yang diterima pegawai akan meningkat secara signifikan.
Perbaikan sistem remunerasi ini telah berjalan beberapa tahun, Kementerian Keuangan menempati posisi teratas sebagai lembaga yang mendapatkan tunjangan paling tinggi dibandingkan dengan instansi lainnya.
Menurut data yang diperoleh VIVAnews.com, perbaikan sistem remunerasi Kementerian Keuangan terdiri dari 27 kelas jabatan. Pegawai dengan jabatan tertinggi di bawah Menteri Keuangan mendapatkan remunerasi tertinggi yaitu Rp46,95 juta. Sedangkan, tunjangan terendah pegawai adalah Rp1,33 juta. (umi)
NASA Sebut Ada Lebih dari 5.000 Planet di Luar Tata Surya, Begini Penjelasannya
NASA telah mengumumkan keberadaan lebih dari 5.000 planet di luar Tata Surya kita, secara tepatnya 5.005 planet, yang sekarang tercatat dalam arsip eksoplanet mereka.
