- Inin Nastain | Subang
VIVAnews - Badan Pusat Statistik akan melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) untuk mensurvei masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Dari 25-26 juta masyarakat miskin, BPS mendata 40 persen dari jumlah itu sebagai sampel.
Ketua Pelaksana PPLS BPS, James Pardede, mengatakan, program itu untuk mengevaluasi rumah tangga sasaran yang berhak mendapat bantuan pemerintah seperti jaminan kesehatan masyarakat, beras miskin, dan bantuan langsung tunai (BLT).
Ia mencontohkan, pada 2005, sebanyak 19,1 juta rumah tangga tercatat sebagai penerima program pemerintah. Namun, pada 2008, jumlahnya turun menjadi 17,5 juta karena ada yang tidak tepat sasaran.
"Masalah data tentang kemiskinan ini terkadang menghambat dalam pembuatan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan," ujar dia di Jakarta, Selasa 5 Juli 2011.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Winandi Imawan, menambahkan BPS akan mendatangi rumah ke rumah untuk mendapatkan data terpadu untuk program pro rakyat yang tepat sasaran. Data itu akan disampaikan kepada pemerintah sebagai data tunggal, yang akan digunakan semua kementerian.
"Jadi, menggunakan kriteria kemiskinan yang sama. Karena selama ini ada perbedaan di tiap kementerian terkait kriteria kemiskinan," katanya.
BPS akan mengambil sampel 40 persen dari 25-26 juta masyarakat miskin. Setelah data diberikan kepada pemerintah, kementerian yang menyaring berapa yang berhak mendapatkan bantuan. "Jadi, harus tepat sasaran dulu, baru bisa cepat menurunkan kemiskinan," tuturnya. (art)
Gak Main-main, Manusia Silver di Makassar Bisa Raup Hingga Rp 8 Juta per Bulan
Dinsos Kota Makassar Sulawesi Selatan membeberkan temuannya terkait pengemis di Kota Daeng, salah satunya soal penghasilan manusia silver yang mencapai Rp8 juta per bulan
