- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat berimplikasi pada perluasan lapangan kerja di Tanah Air. Hal ini didasari oleh transformasi ekonomi nasional yang kini terjadi.
"Transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan pidatonya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2011.
Perluasan lapangan kerja ini, membuat tingkat pengangguran terbuka turun. Pada awal 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen.
"Upaya ini harus terus kami tingkatkan agar tahun depan jumlah pengangguran terbuka dapat kami turunkan lagi hingga menjadi 6,4 - 6,6 persen, dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5 - 11,5 persen," jelasnya.
Untuk melancarkan kegiatan itu, tambahnya, maka diperlukan langkah-langkah terobosan dalam implementasinya. Salah satu upaya ke arah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu membuat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI.
"Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis, untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional, yang kami jalankan selama ini," tuturnya.
Dalam rancang bangun MP3EI itu menggunakan tiga strategi besar yaitu pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku.
Kedua ialah memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. Dan ketiga ialah mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.
"Pengembangan keenam koridor ekonomi itu kami harapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah," ungkapnya.
Demi kelancaran pelaksanaan MP3EI, SBY mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sementara itu, terkait pendanaan, kegiatan MP3EI memadupadankan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, serta pihak swasta dan masyarakat.
SBY berharap pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik dan sumber daya dalam negeri serta anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, benar-benar dapat diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI.
Pun pada BUMN diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama dalam pelaksanaan MP3EI; bukan hanya komitmen, tetapi harus menjadi investasi nyata. "Selain itu, sebagai upaya terobosan, MP3EI menuntut kerja keras dan meninggalkan pola pikir business as usual," ujarnya.
Perpres Perlindungan Anak dari Game Online Segera Rampung
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menyatakan progres perpres pengawasan game online sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga dan pemda.
