- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pengamat properti, Ali Tranghanda menyatakan, program perumahan rakyat sejauh ini masih bersifat tambal sulam dan belum memperlihatkan program yang terintegrasi dengan baik sebagai satu kesatuan program perumahan nasional.
"Program tambal sulam diperlihatkan dengan tanpa adanya perencanaan dan arah yang jelas. Mau kemana arah program perumahan yang ada? Mulai dari program sejuta rumah, 1.000 menara rumah susun, FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), program rumah murah, semuanya terkesan program tanpa perencanaan dan sistematis yang jelas sehingga berdampak terhadap pelaksanaannya di lapangan," kata Ali, dalam seminar di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis 3 November 2011.
Ali menggambarkan, seperti kaum masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan Rp4,5 juta per bulan, mereka secara perhitungan di atas kertas merupakan segmen pasar yang bisa membeli unit rumah susun sederhana milik (rusunami).
"Karena dengan memperhitungkan sepertiga dari penghasilan atau sebesar Rp1,5 juta per bulan, mereka seharusnya dapat memiliki rusunami dengan cara mencicil," katanya.
Namun, lanjut Ali, tidak sesederhana di kondisi lapangan. "Karena masing-masing individu belum tentu merupakan pasar efektif yang bisa langsung merealisasikan pembelian unit rusunaminya," ujar Ali.
Berdasarkan penelitian, Ali mengungkapkan, ternyata sebagian besar di segmen biaya hidup sebesar Rp2,5 juta per bulan, sisanya Rp2 juta per bulan seharusnya dapat menjadi daya beli perumahan. "Namun kenyataannya, sisa daya beli tersebut habis di cicilan elektronik, cicilan kendaraan bermotor, dan yang paling besar cicilan kartu kredit," kata dia. (sj)
Akhirnya Letkol Danu Resmi Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI Gantikan Raja Aibon Kogila
Serah terima baru saja dilaksanakan di lapangan Sadelor.
