VIVAnews - Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto menilai dalam menentukan pemimpin suatu perusahaan BUMN (termasuk PT Pertamina) tidak boleh ada intervensi dari luar dan politisasi dari Pemerintah.
"Dalam UU no.19/2003 tentang BUMN sudah jelas adanya larangan intervensi politik dalam pengelolaan BUMN. Termasuk, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)," ujar dia usai diskusi Bisakah Sektor Tambang, Migas dan Energi Terus Menopang Perekonomian Nasional di Saat Krisis Global di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Rabu, 4 Februari 2009.
Menurut Sugiharto, jika tidak ada tarik menarik antar kepentingan dalam proses pergantian dirut Pertamina, sebaiknya orang yang memimpin BUMN minyak tersebut adalah orang dalam. Sebab, di perusahaan migas itu banyak potensi-potensi calon pemimpin yang bagus.
"Kalau orang dalam dianggap tidak layak, baru dari luar. Sebab, di dalam pertamina ada banyak potensi karena di sana ada program leadership chance management," tutur dia.
VIVA.co.id
8 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Passkey merupakan kunci digital yang terhubung dengan akun pengguna dan digunakan untuk autentikasi tanpa perlu memasukkan nama pengguna atau kata sandi.
Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Lampung tuntaskan persoalan yang menjerat seorang pedagang pecel di Lampung akibat terjebak hutang.
Penuntasan hutang tersebut dihadirk
Anggota DPRD Desak Dishub DKI Jakarta Gandeng Satpol PP Tertibkan Juru Parkir Liar
Siap
35 menit lalu
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mendesak Dinas Perhubungan (Dishub)DKI Jakarta menggandeng Satpol PP untuk menertibkan juru parkir liar di minimarket.
Dituduh Suap Polisi, Pemilik Mobil Xpander Beri Klarifikasi
Medan
sekitar 1 jam lalu
Mobil milik Aziz diamankan polisi dari Jalan Bejomuna, Kecamatan Binjai Timur, pada Januari 2024 lalu. Dari sana, polisi menemukan nomor polisi yang terpasang berbeda.
Selengkapnya
Isu Terkini