- kemenpera.go.id
VIVAnews - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik turunnya suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75 persen. Asosiasi berharap turunnya BI Rate ini bisa membuat subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi tanggung jawab pemerintah hingga 100 persen.
Sebelumnya, mekanisme subsidi KPR ditanggung oleh pemerintah dan bank BUMN dengan skema 50:50 persen. "Kami sekarang minta semua menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Kamis 9 Februari 2012.
Subsidi pemerintah untuk program FLPP telah menimbulkan perdebatan panjang, setelah pemerintah ingin menurunkan bunga FLPP menjadi 6-7 persen. Hingga saat ini, bunga KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut belum disepakati.
Bank peserta FLPP baru menawarkan bunga pada kisaran 7-9 persen. PT Bank Tabungan Negara Tbk menawarkan bunga 8,55 persen, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar 7,5 persen, PT Bank Negara Indonesia Tbk 7,25 persen, dan Mandiri masih dalam proses.
Sebagai gambaran, bila bunga FLPP diterapkan, harga rumah Rp70 juta yang menggunakan uang muka 10 persen, hanya akan terkena cicilan antara Rp552 ribu hingga Rp621 ribu per bulan, dalam waktu 15 tahun. (art)
Kementan Lepas Ekspor Komoditas Perkebunan ke Pasar Asia dan Eropa
Kementan lepas ekspor komoditas kelor 21 ton ke Cina, komoditas kelapa 33 ton ke Yordania, komoditas teh 200 kilogram ke Turki dan Rusia.
