- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa aturan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) minimal 30 persen tidak berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Uang muka minimal 30 persen tidak berlaku bagi MBR, yang berlaku hanya rumah-rumah komersiil," kata Ketua Apersi, Eddy Ganefo, saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Selasa 20 Maret 2012.
Namun, Eddy menuturkan, aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia tentunya akan berdampak bagi penjualan rumah di saat bank-bank saat ini melakukan promo KPR murah.
"Tentunya ada pengaruh. Tetapi, yang jadi masalahnya KPR dengan bunga 7,25 persen itu barangnya juga tidak ada. Bahkan, hampir di seluruh Indonesia, karena sekarang harga tanah sudah mulai naik. Apalagi kalau BBM (bahan bakar minyak) mau naik," ujar Eddy.
Eddy lalu menyarankan agar BI membuat aturan yang lebih jelas untuk pengecualiannya. "Usulan kami itu tidak berlaku untuk konsumen yang membeli rumah pertama kalinya atau untuk investasi," ujarnya.
Seperti diketahui, Bank Indonesia mengatur besaran loan to value (LTV) untuk KPR maksimal sebesar 70 persen. Artinya, bank hanya boleh memberikan pinjaman sebesar 70 persen dari nilai objek.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran BI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.
Dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews disebutkan, ruang lingkup KPR itu meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen, namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 meter persegi.
Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah. (art)
PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Apa?
Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mendatangi markas PKB pada Rabu kemarin.
