Peta Dukungan Politik Atas Kenaikan Harga BBM

VIVAnews – Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, rapat paripurna DPR untuk membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang seharusnya berlangsung Kamis besok, 29 Maret 2012, akan diundur ke hari Jumat, 30 Maret 2012.

“Secara resmi Badan Anggaran DPR mengirim surat kepada pimpinan dewan, meminta rapat diagendakan tanggal 30 Maret,” kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 28 Maret 2012. Sidang Paripurna itu ditunda lantaran sejumlah poin penting belum tuntas dibahas.

Salah satu poin yang belum selesai dibahas adalah besaran subsidi. Ada perbedaan  antara besaran subsidi yang diusulkan pemerintah dan yang disetujui oleh fraksi-fraksi. “Ada perbedaan yang kalau tidak bisa dimusyawarahkan, maka keputusannya baru diambil pada hari Jumat nanti,” terang Pramono.

Dan pengambilan keputusan itu kemungkinan besar akan dilakukan melalui voting karena empat fraksi di DPR sudah dipastikan akan menolak kenaikan harga BBM. Keempat fraksi itu adalah PDIP, Gerindra, Hanura, dan PKS. Khusus untuk PKS yang notabene merupakan anggota partai koalisi pemerintah, mereka menegaskan penolakan itu per 28 Maret 2012.

Sikap PKS

Penolakan PKS atas kenaikan harga BBM ditegaskan oleh anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. “Presiden PKS kemarin menyampaikan, PKS akan bersama rakyat. PKS tidak akan melupakan mereka. PKS akan tetap bersama rakyat yang terdampak negatif dari kenaikan BBM,” kata Hidayat.

PKS menyatakan, mereka sudah menyampaikan berbagai pertimbangan dan opsi terkait kebijakan harga BBM kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami sudah memberi lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikan harga BBM tanpa mengancam keselamatan APBN. Semua itu sudah kami sampaikan sejak satu setengah tahun yang lalu,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

PKS sebelumnya memang sudah menulis surat resmi kepada Presiden SBY yang berisi rekomendasi sejumlah opsi terkait kebijakan harga BBM. Dalam surat itu, kenaikan harga BBM salam sekali tidak masuk dalam rekomendasi PKS.

“Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikan harga BBM. Jika pada akhirnya pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM, kami terpaksa berseberangan,” tegas Luthfi.

PKS menekankan, penolakan mereka itu juga akan dibuktikan dalam voting paripurna DPR. “Oleh karena PKS sudah menyampaikan sikapnya, maka kalau pun akan voting, sikap PKS sudah sangat jelas. Fraksi PKS di DPR pasti akan mengikuti partai. Lihat saja,” kata Hidayat.

Sikap PKS ini dikritik politisi Partai Demokrat. Sebab sebelumnya, dalam rapat Badan Anggaran, wakil fraksi PKS yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa kenaikan BBM itu adalah kewenangan pemerintah. (Baca selengkapnya di sini)

Peta Dukungan Politik

Sikap PKS itu tentu di luar perkiraan, karena Partai Demokrat sebelumnya justru optimis bahkan mengklaim PKS telah menyetujui kenaikan harga BBM. Sikap PKS yang berbeda dengan mitra-mitra koalisi lainnya jelas mengubah peta dukungan politik di paripurna.

Mari berhitung di atas kertas. Ada 9 partai yang diwakili oleh 9 fraksi di DPR. JIka PKS benar-benar keluar dari barisan partai pendukung kenaikan harga BBM, maka barisan partai penolak kenaikan harga BBM kini memiliki sekutu baru.

Dari total anggota DPR yang terkelompok ke dalam 9 fraksi di DPR, ada 5 fraksi yang mendukung kenaikan harga BBM, yaitu Demokrat (148 anggota), Golkar (106 anggota), PAN (46 anggota), PPP (38 anggota), dan PKB (28 anggota). Total jumlah barisan pendukung kenaikan harga BBM adalah 366 anggota DPR.

Sementara barisan penolak kenaikan harga BBM terdiri dari 4 fraksi, yaitu PDIP (94 orang), PKS (57 orang), Gerindra (26 orang), dan Hanura (17 orang). Total jumlah mereka mencapai 194 anggota DPR. Berdasarkan hitungan di atas kertas, kelompok pendukung kenaikan harga BBM masih menang.

Tapi tunggu dulu, Golkar belum menyatakan sikapnya dengan jelas. Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menyatakan, Golkar akan menunggu momentum terakhir untuk mengambil sikap terkait kenaikan harga BBM.

“Golkar masih menunggu di menit-menit terakhir. Ini agak susah. Lebih enak jadi PDIP, Gerindra, dan Hanura,” kata Priyo awal pekan ini. Menurutnya, Golkar akan memastikan lebih dahulu apa kompensasi pemerintah kepada rakyat atas kenaikan harga BBM sebelum mengambil sikap.

“Surplus penjualan BBM itu akan digunakan untuk apa? Apakah dialokasikan ke transportasi seperti angkutan umum atau ke infrastruktur jalan, atau apa? Kalau belum ada kepastian soal itu, kami sarankan pemerintah berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM. Bisa saja Golkar punya sikap lain,” ujar Priyo.

Sikap mengambang Golkar ini tak pelak lagi bisa menjadi penentu. Terlebih, mereka menguasai 18,92 persen suara dengan 106 anggota mereka di DPR. Apabila Golkar ternyata “membelot” ke kelompok penolak kenaikan harga BBM, maka kelompok ini akan mempunyai kekuatan signifikan dengan 300 anggota DPR berdiri di barisan ini.

Sementara kelompok pendukung kenaikan harga BBM akan kehilangan suara besar apabila Golkar meninggalkan mereka. Prediksi suara mereka yang awalnya mencapai 366 anggota akan menyusut drastis menjadi hanya 260 anggota. Posisi pun bisa berbalik tak menguntungkan bagi mereka.

Massa Kembali Unjuk Rasa

Itu di dalam ruang rapat. Di luar, massa yang tergabung dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM berencana melakukan aksi demo lebih besar lagi pada Kamis besok, 29 Maret 2012. Mereka pun mengumbar ancaman, meski dalam unjuk rasa yang digelar Selasa kemarin, jumlah massa tidak sebanyak yang ditakutkan orang.

“Kalau Selasa kami hanya buka paksa gerbang DPR 2 meter, pada tanggal 29 nanti kami akan buka selebar- lebarnya gerbang DPR,” kata Ahmad, salah satu orator Aliansi Buruh Kawasan, usai aksi demo Selasa, 27 Maret 2012.

Ahmad menambahkan, untuk aksi 29 Maret nanti pihaknya bahkan telah berkoordinasi dengan ribuan buruh di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk menutup pelabuhan Tanjung Priok. “Tanggal 29 Maret nanti, 8.000 buruh di sana akan menutup pelabuhan,” ujarnya melontarkan ancaman.

Aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok memang Selasa sempat terhambat ketika sedikitnya 500 buruh menggelar demo dan menutup pintu masuk Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok. Demonstran menghalangi truk kontainer yang akan masuk dan keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Beberapa truk kontainer yang memaksa masuk ke pelabuhan bahkan dilempari batu dan botol minuman mineral oleh pendemo. Aparat keamanan kemudian mengarahkan truk-truk kontainer itu untuk meninggalkan lokasi demonstrasi. Beberapa truk kontainer akhirnya berputar balik meninggalkan lokasi.

Ketua Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Ilhamsyah yang ikut dalam aksi di Tanjung Priok itu mengatakan, jumlah pendemo pada aksi berikutnya akan bertambah. “Ini baru aksi awal,” kata dia.