Batasi Premium atau Buat Premium Mix?

VIVAnews - Pemerintah tengah mengkaji pembatasan subsidi energi melalui larangan mengonsumsi premium atau bensin beroktan 88. Sasaran larangan masih dalam kajian. Apakah kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.500, 1.300, atau justru di bawahnya.

Ide yang muncul menyusul kandas setelah pemerintah batal menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi inipun menuai sejumlah kritik.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, mengatakan, larangan itu tidak wajar dan tanpa dasar hukum yang jelas. "Jika ada sebuah larangan ditetapkan dan diberlakukan ke masyarakat, harus berdasar hukum jelas dan tegas. Bukan hanya berpedoman peraturan menteri," katanya.

Pemerintah harus jeli dan bijak menjelaskan alasan hukumnya. Selain memunculkan rasa ketidakadilan di masyarakat, pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, juga akan menyulitkan operator stasiun pengisian bahan bakar umum. Apalagi jika hanya menggunakan penanda stiker.
  
"Pemberian stiker akan diberikan kepada kendaraan yang mana coba? Apa pada kendaraan 1.300 cc ke bawah atau ke atas. Bagaimana jika stiker hilang atau sengaja dihilangkan, apakah sistem stiker ini bisa menjamin kebijakan tersebut berjalan," ucapnya.
  
Ia lebih sependapat dengan ide wakil menteri ESDM untuk menyediakan premium mix, BBM hasil campuran premiun oktan 88 dengan pertamax oktan 92. Jika itu dilakukan maka akan ada BBM jenis premium plus dengan harga sekitar Rp7.500 per liter.
  
Sofyan tak memungkiri perlunya langkah penghematan seiring terus meningkatnya harga minyak dunia. Namun, langkah yang ditempuh tetap harus memperhatikan hak dan keadilan bagi masyarakat.

Selain larangan pemakaian BBM subsidi bagi kendaraan jenis tertentu, muncul wacana larangan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan-kendaraan dinas dan larangan penjualan BBM subsidi di daerah-daerah elit.