- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengatakan jika pemerintah tetap ingin melakukan pengendalian pemakaian subdisi BBM untuk mobil dinas maka pemerintah harus melakukan sosialisasi pada setiap SPBU.
"Ini harus dilakukan secara bertahap dan tentunya butuh petunjuk teknis plat merah atau diberi stiker yang jelas, jadi petugas tersebut harus mengenali," kata Sunarsip di acara Sindo Radio Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu 21 April 2012.
Sunarsih, menilai jika wacana ini diberlakukan maka dapat dikatakan mobil dinas sebagai contoh uji coba pertama pemerintah. "Mobil dinas ini ajang uji coba pemerintah, mobil dinas bulan Mei, lalu mobil umum, berlaku Jawa Bali dan harus di implementasikan dulu. Karena petugas SPBU juga harus mengerti jangan sampai salah sasaran," ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Ikhsan Modjo menyatakan jika masyarakat tidak melakukan penghematan dalam pengunaan BBM, maka tidak menutup kemungkinan di tahun 2014 konsumsi BBM akan melonjak mencapai 80 juta KL.
"Tahun 2010 itu 20 juta KL, sekarang sudah 40 juta KL, di 2013 bisa saja akan menjadi 60 juta KL, dan di 2014 bisa mencapai 80 juta KL. Makanya lakukan pengendalian BBM," kata Ikhsan.
Menurut dia, pembatasan atau pengendalian BBM merupakan salah satu pilihan yang rasional, setelah opsi kenaikan harga BBM bersubsidi tidak disetujui oleh DPR akhir Maret lalu. "Jika ini dilakukan maka penataan distribusi akan lebih mudah dan bagus," ujarnya.
Ikhsan juga menegaskan, bahwa kebijakan tersebut, sudah ada di dalam Undang-undang, jadi sudah tidak ada alasan untuk menerapkan konsep tersebut. "UU APBN sudah jelas untuk pembatasan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Itu membuat pemerintah berhak melakukan kebijakan terhadap pengendalian BBM," ujarnya.
Ikhsan juga mengaku, pihaknya sudah memberi masukan terhadap Presiden menyangkut hal tersebut. Sehingga nantinya presiden dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum penerapan tersebut dilakukan. "Kepada presiden sudah kita ajukan usulan baik secara tertulis dan lisan. Kita sama-sama paham konsumsi BBM ini melonjak, maka dari itu ini harus dicari solusi," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan memakai BBM jenis Premium bagi mobil dinas pemerintah. "Istilahnya bukan pembatasan, tetapi ini pengendalian dan kami sedang godok. Insya Allah selesai dalam waktu dekat ini," tuturnya.
Menurut Hatta, nantinya akan ada sejumlah kebijakan untuk menjaga fiskal dan pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, menjaga inflasi yang rendah dan investasi.
Hatta menambahkan, aturan tersebut akan disampaikan Presiden dalam pidatonya. "Dan akan ada draf final. Saya juga akan paparkan dalam rapat kabinet pada 24 April," ujarnya.
Ria Ricis Lebaran Bareng Anak, Teuku Ryan Malah Pulang Kampung
Di Hari Raya Idul Fitri ini, Ria Ricis mengunggah foto sungkeman dengan sang putri, Moana.
