- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YKLI), Tulus Abadi, menilai bahwa kebijakan mengenai pembatasan atau pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah dinilai sebagai wacana yang pro asing dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat lokal.
Karenanya, bila wacana ini dilakukan, maka bisa jadi, SPBU lokal akan kalah bersaing dengan dengan SPBU asing. Bahan bakar jenis pertamax akan banyak diimpor, karena kemampuan kilang Pertamina sangat kurang, dan ini akan menguntungkan industri minyak asing.
"Kebijakan ini rumit ada kepentingan asing, saya duga menolak kenaikan BBM itu ada intervensi asing di dalamnya. Karena dengan pembatasan ini, SPBU asing diuntungkan," kata Tulus Abadi, di acara Sindo Radio Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu 21 April 2012
Tulus menuturkan, jika wacana ini diberlakukan maka masyarakat dapat beralih ke SPBU asing yang cara pelayananya jauh lebih baik.
"Pelayanan pertamina ini kalah dengan asing, selain itu, jika wacana ini diberlakukan maka pertamina sebagai pengelola pertamax dinilai tidak kuat untuk memproduksi pertamax karena jumlah kilang minyak yang ada sangat terbatas," tegasnya
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan memakai BBM jenis Premium bagi mobil dinas pemerintah. "Istilahnya bukan pembatasan, tetapi ini pengendalian dan kami sedang godok. Insya Allah selesai dalam waktu dekat ini," tuturnya.
Menurut Hatta, nantinya akan ada sejumlah kebijakan untuk menjaga fiskal dan pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, menjaga inflasi yang rendah dan investasi.
Hatta menambahkan, aturan tersebut akan disampaikan Presiden dalam pidatonya. "Dan akan ada draf final. Saya juga akan paparkan dalam rapat kabinet pada 24 April," katanya.
Pemilu di AS dan Eropa Diprediksi akan Pengaruhi Iklim Investasi Indonesia
Selain Indonesia, tahun 2024 akan ada 64 negara yang juga menyelenggarakan pemilu. Sebagian besar Pemilu 2024 akan terjadi di Benua Eropa, dimana akan ada 19 negara yang
