- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Langkah pemerintah mengatur konsumsi bahan bakar minyak guna menekan subsidi tak akan efektif selama transportasi publik tak layak pakai. Masyarakat tetap berbondong-bondong membeli mobil, karena mereka menilai kendaraan pribadi merupakan alat transportasi paling baik.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan, transportasi umum yang layak akan menarik masyarakat pindah dan berlahan meninggalkan mobil pribadi dan sepeda motor, peminum bahan bakar bersubsidi paling besar.
"Selama tak ada transportasi publik yang bagus, masyarakat tetap akan tergantung dengan bahan bakar minyak. Tak akan efektif," kata Djoko kepada VIVAnews dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kamis 26 April 2012.
Dia mengatakan, bila masyarakat sudah tak bergantung dengan BBM, maka saat terjadi kenaikan harga, tak akan bergejolak. Ini karena mereka lebih banyak bergantung pada transportasi massal, bukan bahan bakar.
Memang, soal pembatasan ini banyak tarik-menarik dari berbagai kepentingan. Mulai dari importir BBM, penyelundup BBM, hingga perusahaan otomotif. "Semua berkepentingan," katanya. Perbedaan harga yang sangat tinggi juga memicu penyelundupan tumbuh subur.
Djoko mengatakan, saat ini rakyat Indonesia membeli mobil karena kepepet. Bukan karena kelebihan uang, seperti pada negara-negara maju. Buktinya, sebagian besar penjualan mobil melalui leasing, bukan tunai. "Perusahaan otomotif pun takut bila transportasi publik bagus, karena masyarakat akan menunda membeli mobil hingga kondisi keuangan mereka benar-benar aman," tuturnya.
Dengan banyaknya kepentingan, pemerintah perlu tegas menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Namun, Djoko menyarankan, pemerintah harus tetap mengutamakan transportasi massal.
Paling layak
Kebutuhan transportasi massal saat ini tak bisa ditunda. Sebab itu, menurut Djoko, pengembangan bus merupakan transportasi paling cocok. "Jalannya sudah ada, tinggal bikin halte," katanya. "Cuma tiga bulan, tak lebih."
Ini berbeda bila pemerintah memilih kereta. Meski lebih efisien, pembangunan kereta membutuhkan waktu cukup lama. Pemerintah perlu membebaskan tanah, membangun rel dan stasiun, serta pengadaan kereta. Waktunya bisa bertahun-tahun, tak bisa cepat.
Padahal, dalam setahun, subsidi BBM bisa menghabiskan ratusan triliun. Terakhir, perkiraan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, subsidi energi tahun ini bisa mencapai Rp340 triliun. Jauh dari alokasi APBN-P 2012 sebesar Rp225 triliun.
Tentu saja dengan program ini, pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana khusus untuk membangunan fasilitas transportasi umum. Pemerintah pusat tak bisa kerja sendiri, harus menggandeng pemda. Karena mereka lah yang bisa melaksanakan program tersebut.
Saat ini, daerah yang paling siap dengan bus massal adalah Solo. Sayangnya, kota di Jawa Tengah ini tak banyak memiliki dana. "Ini yang harus didorong oleh pemerintah pusat," katanya. "Bahkan, yang ironis adalah Bandung. Trans Metronya harus tutup karena biaya operasionalnya tak cukup."
Keadaan seperti ini seharusnya tak terjadi bila pemerintah pusat memberi dukungan dana. Toh, nantinya penghematan bahan bakar juga untuk pemerintah pusat. (art)
Proyek Ini jadi 'Game Changer'
Game changer merupakan istilah yang mengacu pada perubahan atau inovasi yang mendasar dalam industri atau pasar yang mengubah dinamika yang ada dan ciptakan standar baru.
