Dinas Luar, Pejabat Dilarang Berombongan

VIVAnews - Pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat pemerintahan diingatkan untuk mengurangi perjalanan dinas yang sifatnya tidak prioritas. Jika harus dilakukan, tidak diperkenankan berangkat dengan anggota rombongan yang banyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan, imbauan tersebut disampaikan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah yang akan melakukan penghematan pada tahun ini.

"Kan sudah ada permintaan penghematan secara besar-besaran terhadap anggaran dinas," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Senin, 7 Mei 2012.

Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan terkait upaya penghematan anggaran, Hatta menegaskan, Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga (K/L) harus pro-aktif dalam meningkatkan pengawasannya terhadap kegiatan yang dilakukan di luar kantor tersebut.

Bahkan, dia mendesak dilakukan sebuah audit yang khusus menilai kelayakan dari perjalanan dinas tersebut.

Dengan munculnya ketentuan baru tersebut, Hatta mengimbau agar para abdi negara jangan sekali-kali melakukan penyimpangan dengan anggaran negara. Selain merugikan negara, tindakan tersebut juga akan merugikan PNS itu sendiri dengan ancaman terkena sanksi.

"Ya, kalau menurut saya itu pelanggaran, ya jangan dilakukan, jangan melanggar aturan," tegas Hatta.

Seperti diketahui, pemerintah terus melakukan upaya penghematan besar-besaran setelah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi batal dijalankan. Bahkan, program penghematan itu akan diumumkan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu upaya penghematan adalah mengurangi anggaran kementerian/lembaga yang dianggap tak penting. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp20 triliun. (art)