- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Penyelewengan anggaran perjalanan dinas antara pemerintah pusat dan daerah memiliki modus yang berbeda-beda. Pasalnya pencairan anggaran perjalanan dinas antara pusat dan daerah masih menganut sistem yang berbeda.
Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Keuangan, Vincentius Sonny Loho, menjelaskan jajaran pemerintah pusat saat ini menerapkan sistem at cost yaitu. Yaitu setiap perjalanan dinas PNS, membutuhkan bukti dan pertanggungjawaban lengkap baru dapat mencairkan anggarannya.
Dengan sistem tersebut penggunaan tiket atau boarding pass palsu sering kali ditemukan di beberapa kasus. PNS yang melakukan perjalanan dinas membutuhkan bukti-bukti tersebut untuk mengajukan reimbursement anggarannya.
"Di pusat kan sistemnya sudah at cost. Itu bisa tiket palsu atau nomor tempat duduk (boarding pass) palsu," ungkap Sonny di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, senin 21 Mei 2012.
Dalam hal ini menurut Sonny, tidak hanya PNS yang melakukan penyelewengan anggaran yang harus ditindak. Pemalsu tanda bukti tersebut juga harus ditindak tegas.
"Kalau ada orang yang membuat tiket palsu atau boarding pass palsu kan kacau juga. Dia juga harus dihukum," tambahnya.
Sedangkan di daerah sampai saat ini masih menerapkan sistem lumpsum atau alokasi anggaran perjalanan dinas sudah dialokasikan dari awal dengan batas pencairan tertinggi. Sistem tersebut memudahkan PNS untuk melakukan penyelewengan dengan misalnya memanipulasi waktu perjalanan dinas yang di lakukan.
"Misalnya pergi 10 hari padahal dikasih perjalanan dinas 5 hari, itu kan ketahuan kalau pakai at cost, karena kami kan mengganti saja, tinggal menambah uang makan," ujar Sonny.
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyarankan pengawasan masing-masing Inspektorat Jenderal di tiap kementerian/lembaga harus lebih tajam untuk mengawasi keuangan negara. Maka, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat Irjen dan koordinasi antar Irjen di seluruh kementerian. "Bila ada penipuan, maka harus ditindak tegas," tambahnya.
Dengan perbaikan itu, menurut Agus, penyelewengan anggaran khususnya di tingkatan pemerintahan dapat diminimalisir. Pada akhirnya anggaran pemerintah dapat digunakan lebih efisien. (ren)
Proyek Ini jadi 'Game Changer'
Game changer merupakan istilah yang mengacu pada perubahan atau inovasi yang mendasar dalam industri atau pasar yang mengubah dinamika yang ada dan ciptakan standar baru.
