VIVAnews - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menilai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia belum dapat dilakukan karena masih menjadi kontroversi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kardaya Warnika menjelaskan, walaupun pembangunan PLTN sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu alternatif dalam penyediaan listrik nasional, namun saat ini belum dapat dilakukan.
"Pembangunan PLTN masih timbul tenggelam, utamanya disebabkan karena penerimaan publik terhadap PLTN," kata Kardaya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin 21 Mei 2012.
Kardaya menjelaskan, rencana pengembangan PLTN telah muncul sejak 1962 pada seminar tenaga atom pertama di ITB bersama Lembaga Tenaga Atom (LTA). Sedangkan untuk studi instroduksi PLTN di Indonesia dimulai sejak 1972.
Pemerintah, lanjutnya, pada waktu itu telah membentuk Komisi Persiapan Pembangunan-PLTN (KP2-PLTN) dan terus berlangsung hingga saat ini. Masalah pembangunan PLTN menjadi salah satu isu penting dan masih dibahas dalam rancangan Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Indonesia, memiliki potensi uranium, yang merupakan sumber energi nuklir yang besar. Uranium di Indonesia dapat memproduksi listrik hingga 3.000 megawatt yang kebanyakan berada di Kalan, Kalimantan Barat.
"Namun kapasitas terpasang baru 30 megawatt atau 1 persen, itu saja untuk pusat penelitian non energi," katanya. (umi)
Workshop Makin Cakap Digital, Membentuk Kesadaran Etika Berjejaring bagi Guru dan Murid Sorong Papua
Semua guru dan murid yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyimak materi dari para narasumber.
