Mobil Menkeu Belum Berstiker Bebas Premium

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan bahwa  mulai 1 Juni 2012, semua mobil dinas pemerintah yang berpelat merah, termasuk mobil operasional TNI/Polri serta BUMN dan BUMD sudah harus ditempel stiker "bebas" BBM bersubsidi.
 
Namun, berdasarkan pantauan VIVAnews, mobil-mobil di Kementerian Keuangan belum terlihat ditempeli stiker tersebut. Bahkan, mobil dinas Menteri Keuangan berpelat nomor RI 20 pun belum tertempel stiker yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ketika dikonfirmasi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun merasa heran, kenapa mobil dinasnya belum ditempeli stiker tersebut. "Pak Tukiyo (sopir Agus Martowardojo), stikernya mana, ini diingatkan loh sama anak-anak (wartawan)," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat 1 Juni 2012.

Komentar serupa juga diperoleh ketika para wartawan mengonfirmasikan pelaksanaan instruksi Presiden tersebut kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro usai salat Jumat, siang ini. "Wah, tidak tahu saya," ujar Bambang.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, Gerakan Hemat Energi memang harus dilaksanakan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. "Iya, harus dilaksanakan, karena tidak ada cara lain lagi," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

JK, sapaan Jusuf Kalla, juga menilai bahwa penggunaan stiker BBM nonsubsidi patut untuk dicoba. "Tapi, itu kan kalau orang dipaksa pasang stiker, lalu kalau dicabut bagaimana," kata dia.

Tak hanya itu, mantan ketua umum Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan, penggunaan teknologi yang mengawasi pelaksanaan hemat energi di SPBU untuk kendaraan bermotor juga bisa dilaksanakan. "Itu bisa saja. Tapi, itu butuh ketelitian, ketegasan," ujar JK.

Seperti diketahui, instruksi hemat energi dikeluarkan Presiden bertujuan agar seluruh aparatur negara melakukan penghematan anggaran pemerintah. Selain itu, yang terpenting adalah sebagai contoh ke masyarakat, dengan harapan aksi tersebut diikuti publik. (art)