Pemerintah Bentuk Protokol Krisis

VIVAnews - Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merapatkan barisan guna memperkuat sistem keuangan dalam menghadapi krisis ekonomi global. Ketiganya melebur menjadi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Pembentukan FKSSK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya beranggotakan OJK. FKSSK diketuai Menteri Keuangan Agus Martowardojo, anggotanya Gubernur BI, dan ketua Dewan Komisioner LPS.

Dalam pertemuan pertama yang dilakukan hari ini, Kamis 7 Mei 2012, ketiga pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman mengenai mekanisme dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Mekanisme dan koordinasi tadi itu ada semacam protokol yang kemudian menempatkan sekretariat di situ, yang beranggotakan dari eselon I dan II ketiga lembaga ini," ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar di Jakarta.

Mahendra mengatakan, ketiga pihak sepakat bekerja sama dalam hal pertukaran data dan informasi terkait stabilisasi keuangan masing-masing lembaga.
 
Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang PS Brodjonegoro, menambahkan, dalam FKSSK sekarang memiliki crisis management protocol  (CMP) yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu karena pemicu krisis saat ini bisa dari segala arah. Oleh karena itu, CMP memasukkan hal lain seperti pasar modal, fiskal, dan obligasi.

"Sehingga ketika terjadi krisis, kami ingin punya protokol yang bisa melihat secara lebih komprehensif dan tidak parsial. Konteks ini benar-benar menuju stabilitas sistem keuangan," ungkapnya.

Bambang mengatakan, indikator krisis dalam CMP yang dimiliki Indonesia saat ini masih berwarna hijau, atau aman dari krisis. Namun, hal ini tak membuat pemerintah lengah dan tidak menyiapkan langkah antisipasi.

"Jadi, kalau masih jauh dari krisis, kami bikin crisis prevention. Kami juga melakukan pertemuan rutin di tingkat sekretariat," tambahnya.

Pemerintah terus melakukan antisipasi untuk mengatasi krisis, seperti menjaga ketahanan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjaga suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah. (art)