Pemerintah Evaluasi Harga Gas PGN

VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengevaluasi ulang harga gas yang ditetapkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk kalangan industri sebesar US$10,2 per juta British thermal unit (MMBTU).

Dirjen Migas di Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan, kajian ini berdasarkan permintaan seluruh pemangku kepentingan terkait harga gas PGN yang dinilai terlalu tinggi.

Evita menargetkan kajian harga gas untuk industri akan selesai pada Juni 2012. "Sekarang ini, kami sedang tinjau ulang harga yang pas untuk industri. Target saya akhir Juni ini sudah diketahui," kata Evita di Jakarta, Jumat 15 Juni 2012.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, harga jual gas bumi untuk industri bisa ditetapkan PGN.

Namun, penetapan harga tersebut harus mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri. Selain itu, penetapan harga harus menjaga kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi, dan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

Dengan dasar aturan tersebut, Evita menjelaskan, pemerintah diperbolehkan untuk mengintervensi harga gas yang ditetapkan PGN, meski perusahaan tersebut sebagian sahamnya dimiliki publik.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, mengatakan, Kementerian ESDM akan membuat peraturan agar pemerintah juga dapat ikut dalam menentukan harga gas yang dijual PGN. Aturan tersebut diperlukan, karena saham PGN yang dimiliki negara mencapai 56,96 persen per Mei 2012, sedangkan sisanya dimiliki publik.

"Dengan PGN, kami akan duduk bersama. Walaupun mereka juga berorientasi bisnis, kami harus berpikir kebutuhan nasional," katanya. (ren)