- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memberantas aksi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini untuk meningkatkan pengawasan masyarakat dalam proses perekrutan calon abdi negara itu.
"Selain melibatkan kampus, pemerintah daerah, dan kepolisian, kami juga mengajak publik melalui ICW mengawasi proses perekrutan CPNS," ujar Menteri PAN-RB Azwar Abubakar di kantornya, Jakarta, Rabu 26 Juni 2012.
Menurutnya, meski melibatkan banyak pihak dari elemen pemerintah, penyelewengan proses seleksi PNS masih sering terjadi. Untuk itu pemerintah membutuhkan semacam "anti bakteri" seperti ICW untuk menetralisir masalah tersebut.
Sementara itu Koordinator ICW, Danang Widoyoko mengatakan pihaknya menyambut baik tawaran pemerintah tersebut. Karena dengan kerjasama ini, akses informasi yang didapatkan ICW akan lebih valid. Sehingga ketika ICW memberikan rekomendasi kepada pemerintah sesuai dengan realita yang ada.
Kerjasama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding yang disepakati hari ini. Kerjasama pengawasan ini akan dilakukan selama dua tahun, dan dimulai tahun ini.
Danang mengatakan, kerjasama itu baru langkah awal. ICW juga tidak akan sanggup sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan dari kampus yang membantu, dan pemerintah. "Itu harus dilakukan bersama," ujarnya.
Kerjasama ini, lanjut Danang, bukan berarti ICW menggantikan peran pihak berwenang seperti Inspektorat Jenderal, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Namun ICW akan bekerjama dengan pihak berwenang. Dalam kerjasama ini, kedua institusi akan menggunakan dana operasional masing-masing institusi untuk menjaga independensi. (sj)
YouTube Luncurkan sebuah Serial Dokumenter 5 bagian berjudul “Seribu Kartini”
YouTube meluncurkan sebuah serial dokumenter 5 bagian berjudul “Seribu Kartini” yang menyoroti lima kreator YouTube dari latar belakang yang berbeda-beda.
