- Kementerian Pekerjaan Umum
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah menghargai niat baik konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera, pemrakarsa pembangunan Kawasan Selat Sunda yang tetap membuat studi kelayakan proyek tersebut.
Namun pemerintah tetap bersikukuh bahwa studi kelayakan harus dilakukan pemerintah, karena pembangunan itu harus dilakukan dengan baik. "Konsorsium baru mau prastudi kelayakan. Nanti studi kelayakannya tetap disusun pemerintah," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Kamis 5 Juli 2012.
Menurut Agus, Kementerian Pekerjaan Umum akan bertanggungjawab mulai dari proses studi kelayakan hingga pembangunan kawasan yang di antaranya Pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Mengenai dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden No 86 Tahun 2011, menurut Agus memang harus direvisi. Hal itu karena ada ketidakharmonisan beberapa pasal. "Karena itu perlu harmonisasi dan penyesuaian agar Perpres untuk kepentingan jangka panjang," katanya.
Sebelumnya Agus mempermasalahkan Peraturan Presiden yang mengangkat Banten Lampung sebagai pemrakarsa dan berhak melakukan persiapan pembangunan proyek, termasuk membuat studi kelayakan.
Agus menuturkan, ketimbang pemerintah menyerahkan studi kelayakan tersebut kepada swasta, lebih baik dikerjakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pengambilalihan studi kelayakan cukup beralasan. "Nanti kalau disusun swasta tahu-tahu tidak layak, swasta minta ganti kan jadi susah," kata Agus di Jakarta beberapa waktu lalu.
Padahal, anggaran studi kelayakan tak sedikit, bisa mencapai Rp1,5 triliun. Selain itu, hasil studi kelayakan yang diperoleh belum tentu sesuai yang diinginkan pemerintah. Sebab, bisa saja ada tidak semua informasi diberikan ke pemerintah. (adi)
NasDem Sebut Surya Paloh Restui Jika Anies Ingin Maju di Pilkada DKI 2024
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan restu kepada Anies Baswedan maju Pilkada DKI Jakarta.
