- Kementerian Pekerjaan Umum
VIVAnews - Sikap pemerintah terhadap rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera ternyata tidak kompak. Bila Menteri Keuangan Agus Martowardojo ingin studi kelayakan dilakukan pemerintah, atasannya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tak setuju.
Menurut Hatta, studi kelayakan tetap dilakukan swasta, seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. "Kalau dilakukan pemerintah uangnya dari mana?" kata Hatta di Jakarta, Jumat 6 Juli 2012.
Menurut dia, jika pemerintah mau membiayai studi kelayakan yang bisa menelan Rp1,5 triliun, maka bisa saja timbul kecemburuan sosial. "Kalau pakai APBN, nanti orang Kalimantan yang butuh dana marah, karena justru mereka perlu," kata Hatta.
Hatta mengatakan dasar hukum proyek tersebut, yaitu Perpres No 86 Tahun 2011 masih berlaku, dan konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pemrakarsa masih berhak mengerjakan studi kelayakan proyek.
Jika ada usulan merevisi Peraturan Presiden, kata Hatta, harus dibahas di tingkatan menteri. Setelah itu baru dibawa dalam sidang kabinet dengan presiden. Hatta menegaskan saat ini belum ada keputusan final dengan revisi Perpres tersebut.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, ketimbang pemerintah menyerahkan studi kelayakan kepada swasta, lebih baik dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum.
Hal itu untuk menghindari adanya masalah dalam proses pengerjaan proyek jembatan terpanjang di Indonesia. "Nanti kalau disusun swasta dan tahu-tahu tidak layak minta ganti, kan jadi susah," kata Agus. Padahal anggaran studi kelayakan tidak sedikit.
Selain itu hasil studi kelayakan yang diperoleh belum tentu sesuai dengan keinginan pemerintah, karena bisa saja tidak semua informasi diberikan. (adi)
Baca juga:
Mengenal Sosok Pemimpin Tertinggi Negara Iran, Ternyata Bukan Presiden
Ayatollah Ali Khamenei yang telah memegang jabatan sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sejak tahun 1989, adalah sosok yang mengemuka dalam sejarah dan politik negara tersebut
