PNS Nakal Masih Nekat Pakai BBM Bersubsidi

VIVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengungkapkan masih ada oknum pegawai negeri sipil (PNS) nakal yang tidak ikut melakukan penghematan penggunaan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Padahal,  terhitung sejak 1 Agustus lalu,  pemerintah telah memutuskan seluruh kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD di Jawa dan Bali dilarang mengonsumsi BBM premium.

"Ada pegawai yang belum tahu, di Bali ada itu PNS nyelonong saja pas lagi di SPBU, kalau di Jatim ada pelanggaran seperti itu juga dan di Jabar juga ada. Tetapi di Jakarta sudah hilang seperti itu," kata Jero Wacik di Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat 3 Agustus 2012

Tak hanya soal oknum PNS, pemerintah mengakui pembagian stiker juga belum merata. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta untuk menggencarkan sosialisasi guna menertibkan para PNS Nakal. "Tetapi ini baru 3 hari, ya nanti ditegur-tegur," katanya.

Jero mengaku masih yakin upaya penghematan yang dilakukan pemerintah cukup ampuh menurunkan penggunaan premium dan justru meningkatkan konsumsi Pertamax.

Kementerian ESDM menargetkan, upaya penghematan lewat pelarangan kendaraan pelat merah tersebut akan menghemat volume BBM sebanyak 1 juta kiloliter (KL). Sementara untuk seluruh Indonesia diharapkan bisa mencapai 3juta-4 juta KL. 

"Jadi 1 Agustus sudah mulai, kita sudah ikut dan BPH Migas juga sudah mulai mengecek, dan menjaga SPBU di Bali, Jatim, Jateng dan Jabar," ujarnya

Upaya penghematan juga semakin membesar setelah sejumlah pemerintah daerah mulai mengeluarkan edaran yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 tahun 2012 mengenai penghematan bahwa pegawai PNS tidak boleh memakai BBM bersubsidi.

"Tetapi yang sengaja membandel atau masih menggunakan BBM bersubsidi itu sudah tidak ada jadi ada kesadaran," ungkap Jero. (umi)