- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Wakil Presiden RI, Boediono menyatakan bahwa pembangunan kota sebagai pusat dari kegiatan masyarakat untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, politik, dan budaya memang harus diarahkan dengan penataan yang baik dan perencanaan yang dilaksanakan secara konsisten.
"Sekarang ini, terutama di negara berkembang banyak kota yang tidak mampu memberikan kualitas hidup yang memadai. Ini kenyataan," ujarnya saat memberikan sambutan peringatan Hari Habitat Dunia 2012 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin 1 Oktober 2012.
Boediono menambahkan, untuk itu yang perlu dilakukan adalah mendorong pusat perkotaan menjadi permukiman yang berkualitas lebih baik. Hal itu perlu dipikirkan secara lebih mendalam untuk dapat mengimplementasikan sasaran.
"Jawabannya, menurut saya adalah suatu rencana yang baik dan itu dijalankan konsisten dan kontinyu," kata Boediono.
Kota, menurut Boediono, adalah tempat berkumpulnya banyak kegiatan ekonomi yang produktif dan memberikan nilai tambah besar.
Lalu, apa yang paling utama dilakukan untuk mengurangi konsentrasi yang tak sehat dari peemukiman? Kuncinya adalah menata kembali kegiatan-kegiatan ekonomi. Sebab, kota sebagai pusat kegiatan ekonomi maju diibaratkan bagai gula yang selalu mengundang semut untuk datang, maka terjadilah urbanisasi.
"Ada gula ada semut. Gula itu yang kita tata supaya semutnya nanti tertata juga. Penataan kegiatan ekonomi ini menurut saya adalah kunci. Maka dalam setiap blue print atau action plan, upaya tata kota itu adalah penataan kegiatan ekonomi," kata Boediono.
Upaya penataan kegiatan ekonomi perkotaan itu, bisa dilakukan dengan menggunakan regulasi dan insentif. Regulasi sebagian ada di tangan pemerintah daerah dan sebagian lagi ada pada pemerintah pusat. Demikian pula halnya dengan insentif, baik pemerintah daerah maupun pusat bisa memberikan instentif tersebut.
"Kita bisa memainkan kombinasi dua instrumen ini, sehingga ke depan kegiatan ekonomi terlokasi pada tempat yang sesuai rencana," ujarnya.
Untuk itu, regulasi dan isentif dari pusat dan daerah harus sejalan. "Kalau kita sama-sama mengunakan insentif dan regulasi itu, saya kira impact-nya bisa jauh lebih besar ketimbang sendiri-sendiri," kata dia.
Pembangunan infrastruktur, biasanya diikuti dengan pemindahan lokasi kegiatan ekonomi. "Planning infrastruktur apakah itu jalan, air bersih, listrik, sanitasi dan lain-lain, sangat baik dibuat sedemikian rupa sehingga menarik kegiatan ekonomi. Kalau bisa sinkron proyek pusat dan daerah, saya kira itu baik," tuturnya.
Masalah urbanisasi, lanjutnya, adalah masalah besar yang tidak bisa diatasi hanya dengan sudut pandang kota semata. Sebab itu, perlu dibuat blue print nasional mengenai pembangunan kota disertai konsep pembangunan desa. "Ini untuk melihat keseimbangan besar antara desa dan kota," kata Boediono.
"Semut datang kepada gula. Urbanisasi membuat masalah di tempat gula makin besar. Maka gula itu harus disebar sedikit agar tak menumpuk semut di suatu tempat saja," jelasnya. (umi)
