- REUTERS/ Adnan Abidi
VIVAnews - Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang membua kebijakan subsidi rumah murah bagi masyarakatnya. Negara-negara lain di Asia, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, memiliki program yang sama.
Konsep yang dimiliki negara pemberi subsidi perumahan memang tak sama persis dengan Indonesia. Namun, semua program itu bertujuan untuk memberi kesempatan bagi masyarakatnya untuk memiliki rumah layak, namun terjangkau.
Sebagai contoh China. Dengan jumlah penduduk terbanyak dunia, Negeri Tirai Bambu itu memiliki program perumahan terjangkau untuk rakyatnya. Pemerintah China telah menyediakan areal seluas 20 ribu hektare yang khusus disediakan untuk pembangunan rumah terjangkau. Secara tegas, China melarang areal perumahan publik ini untuk dikomersialkan.
Dikutip dari laman wikipedia, berikut adalah negara-negara di dunia yang memiliki program rumah terjangkau:
Australia
Pemerintah Australia memperoleh banyak manfaat dari program jaminan sosial yang dijalankan Centrelink. Lembaga ini menyewa rumah dari pemilik lahan dan dapat dimiliki warga lain lewat program pendampingan sewa rumah. Program ini adalah bentuk subsidi langsung yang diberikan langsung kepada penghuni dengan imbalan kepada Centrelink berupa dana pensiun dan pensiun kalangan cacat.
Uang sewa yang dikenakan tergantung dari kemampuan pihak penyewa tanpa melihat jumlah maupun kemampuan penyewa. Namun, masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan umum Australia tak bisa memperoleh program pendampingan ini.
Pemerintah Australia bagian barat
Departemen Perumahan Australia menargetkan penyediaan rumah terjangkau sebanyak 20 ribu unit hingga 2020. Rumah ini ditujukan untuk masyarakat berpendapatan moderat hingga rendah. Program ini dibuat lewat skema Opening Doors Scheme yang menawarkan dua cara untuk bisa memiliki sebuah rumah.
Kedua skema itu adalah pertama, pembagian kepemilikan rumah. Lewat cara ini, pemerintah bagian Australia barat bisa membeli rumah dengan bantuan dari Department of Housing Australia yang memperoleh pinjaman dari ShareStart, sebagai penyedia pinjaman pemerintah. Dengan skema ini, harga awal pembelian rumah berkurang, karena departemen menahan 30 persen dari harga properti.
Faktor kemampuan pinjaman, ukuran rumah, lokasi, dan tipe rumah akan menjadi pertimbangan. Di masa depan, seseorang bisa memiliki seluruh kepemilikan rumah dengan mengajukan opsi pembelian kepada departemen.
Skema kedua, penjualan rumah terjangkau. Lewat skema ini, Departemen Perumahan Australia bisa menjual rumah terjangkau kepada masyarakat umum yang berminat. Untuk skema ini, pemerintah setempat harus bekerja sama dengan industri untuk memastikan properti yang dibangun bisa dijual dengan harga murah dan bunga rendah.
Kanada
Di negara bagian utara Benua Amerika ini, masalah keterjangkauan tergantung pada tiga elemen utama, di mana dua di antaranya adalah kecukupan dan kesesuaian.
1. Ontario
Pada 2012, lembaga penyedia perumahan publik, The Social Housing Service Corporation (SHSC) didirikan oleh pemerintah Provinsi Ontario. Lembaga ini bertugas menyediakan perumahan umum dan bertanggung jawab terhadap lebih dari 270 ribu perumahan publik untuk masyarakat lokal.
Dengan dana tahunan mencapai US$4,5 juta, SHSC memiliki dua anak usaha yaitu SOHO dan SHSC Financial Inc yang menyediakan program penjaminan bagi penyedia perumahan sosial dan program lainnya.
2. British Columbia
Baru-baru ini, ada upaya besar untuk mengintegrasikan perumahan publik dengan pasar perumahan dan tujuan penggunaan lain. Pada 2006-2010, tercatat ada pembangunan kembali bangunan Woodward di Vancouver.
China
Negara Tirai Bambu ini juga tak terlepas dari masalah gap antara harga rumah dengan kemampuan daya beli masyarakat. Seperti negara Barat, masalah yang dialami China di antaranya kemampuan masyarakat yang rendah dalam pembelian rumah dan pembayaran cicilan.
Sebagai respons dari kondisi itu, China meluncurkan program Housing Provident Fund (HPF) yang berlaku pada 1995. Program ini sama seperti yang dimiiki Thailand dan Singapura. Program HPF menyediakan mekanisme yang memperbolehkan masyarakat dengan penghasilan rendah untuk membeli rumah publik. HPF ini dikaitkan dengan program simpanan pensiun, KPR subsidi, dan potongan harga.
Pada 1998, pemerintah China mempercepat program perumahan ini dari semula program peningkatan kesejahteraan menjadi sistem yang berorientasi pada pasar. Akibatnya, perumahan di kawasan tertentu mengalami lonjakan harga, sehingga muncul gap di masyarakat kurang mampu.
Untuk meredam kenaikan harga yang terlampau tinggi, pemerintah China pada 2005 dikabarkan akan mengeluarkan kebijakan uang muka di tengah kenaikan KPR dan suku bunga bank sentral.
Sementara itu, untuk kalangan kurang mampu, seperti dikutip laman cctv.cntv, pemerintah China berencana menyediakan lahan seluas 20 ribu hektare untuk program perumahan rakyat yang ditargetkan selesai pada 2012. Menurut Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya China, tanah ini tersebar di 106 kota dan dilarang untuk dibangun untuk tujuan komersial.
India
Di negara ini, diperkirakan 30 persen penduduknya berada di garis kemiskinan sepanjang 2009-2010. Di saat yang sama, tuntutan untuk rumah layak semakin membesar.
Sejumlah pengembang berupaya untuk menyediakan rumah murah dan terjangkau untuk kelas bawah ini. Pemerintah India juga menempuh berbagai inisiatif untuk pembangunan properti murah dan terjangkau. Mereka juga telah mulai memperkenalkan konsep kerja sama pemerintah dan swasta untuk pembangunan properti ini. (art)
(bersambung)
