- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah pusat tidak bisa merespons cepat permintaan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang meminta renegosiasi beban pembiayaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Sebab, megaproyek transportasi massal Jakarta ini telah direncanakan sejak 2005 dan melibatkan banyak pihak.
"Kalau mau diubah harus ada pembahasan yang lengkap, bukan hanya karena permintaan gubernur DKI Jakarta terus langsung direspons," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di kantornya, Jakarta, Rabu 5 Desember 2012.
Agus mengatakan, pemerintah sulit untuk mengabulkan permintaan Jokowi, karena struktur sumber pembiayaan proyek solusi macet Jakarta ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat, Pemda DKI Jakarta serta investor pada Oktober 2005.
Agus menyarankan, lebih baik Pemda DKI Jakarta fokus untuk menghitung biaya pembangunan MRT. "Apakah sudah tepat. Daripada sibuk membicarakan perubahan skema pinjaman," ujar dia.
Biaya pembangunan tersebut, dia menjelaskan, nantinya yang akan mempengaruhi penetapan harga tiket. Jika itu bisa ditekan, tarif MRT otomatis akan terpangkas.
"Porsi pemda, porsi pemerintah pusat, sudah disepakati tahun 2005. Yang seharusnya menjadi perhatian adalah total project cost sudah benar atau belum. Biaya proyek yang mencerminkan kenyataan itu akan bisa mempengaruhi harga tiket," kata mantan dirut PT Bank Mandiri Tbk ini. (art)
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
