- VIVAnews/Mohamad Teguh
VIVAnews - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menilai kenaikan upah buruh di DKI Jakarta tidak memenuhi rasa keadilan karena membuat gaji pegawai negeri sipil (PNS) lebih kecil.
"PNS yang baru masuk kerja dalam posisi terbawah dibayar Rp1,2 juta, sedangkan buruh yang belum genap setahun upahnya Rp2,2 juta. Jadi ini kita anggap tidak fair," katanya dalam "Review & Outlook Peluang dan Tantangan Ekonomi di Tahun Politik," di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2012.
Selain itu, pemerintah juga berlaku tidak adil dengan menghapus outsourcing. Guru honorer termasuk dalam kategori tenaga kerja kontrak. Jika sama-sama tenaga kerja kontrak, maka pemerintah harus menaikkan gaji PNS dan guru honorer.
Ia menjelaskan untuk menaikkan gaji buruh, katanya, tidak dengan serta merta menaikkan upah minimum melainkan dengan cara memberikan pelatihan agar para buruh dapat bersaing dan mendapatkan gaji yang layak.
Saat ini 60 persen buruh merupakan lulusan SD dan SMP. Apindo akan melatih para buruh dengan berbagai keterampilan agar buruh mendapatkan kenaikan gaji yang sesuai. "Apindo melatih mereka supaya dapat bersaing dan mendapatkan perbaikan gaji," katanya.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
