- REUTERS/Larry Downing
VIVAnews - Memasuki 2013, masyarakat Amerika Serikat saat ini dibayang-bayangi kecemasan. Pendapatan mereka terancam tergerus oleh kenaikan pajak yang tinggi, akibat pemberlakuan kenaikan pajak otomatis pada tahun 2013.
Budget Control Act of 2011 mengatur kenaikan pajak pada 2013 dan memangkas anggaran negara federal Amerika Serikat. Kebijakan ini diyakini dapat menghemat anggaran AS hingga US$650 miliar dalam bentuk mengatasi krisis anggaran yang populer disebut "jurang fiskal".
Kebijakan ini, memiliki dua sisi yang berlainan. Di satu sisi dapat menghemat anggaran AS, namun pada sisi lain dikhawatirkan dapat membuat perekonomian AS melesu, dan kembali memasuki masa krisis.
Jurang fiskal di AS sendiri terbentuk karena utang AS yang besar dan defisit anggaran AS melebar. Untuk mengatasi krisis anggaran itulah tercipta Budget Control Act of 2011 yang disusun semasa presiden George W. Bush. Namun hal itu masih terus menjadi perdebatan di Kongres hingga detik ini.
Presiden AS, Barack Obama, bahkan memangkas liburan natalnya di Hawaii dan balik ke Washington untuk menegosiasikan langsung dengan kongres agar kebijakan tersebut dibatalkan.
Namun hingga detik-detik menjelang pergantian tahun, perbedaan sikap antara pemerintah yang didukung oleh partai Demokrat dengan kongres yang menguasai DPR belum sepakat mencari penyelesaian bersama. Padahal, anggaran negara dan perekonomian AS berada di ujung tanduk
Pemerintah AS tengah pusing dengan krisis anggaran ini. Bila tidak segera ditangani "jurang fiskal" ini akan membuat pembiayaan beberapa program pemerintah AS mulai tahun depan akan berkurang drastis, bahkan bisa terhenti sama sekali.
Pemerintah harus dipaksa menaikkan pajak secara merata. Kombinasi pengurangan anggaran disertai kenaikan pajak ini bisa berbiaya US$600 miliar dan itu bisa memicu resesi baru di AS.
Para pemimpin Partai Demokrat dan Republik di Senat berharap dapat mengenyahkan penghalang bagi upaya pengentasan jurang fiskal AS. Namun kedua pihak masih belum mencapai kata sepakat.
Titik masalah utama antara Partai Republik dan Demokrat adalah, apakah tarif pajak yang berlaku saat ini akan diperpanjang untuk semua orang seperti yang diinginkan Republik, atau hanya untuk mereka yang produktif dengan pendapatan di bawah US$250 ribu-400 ribu seperti yang diusulkan Demokrat.
Pedebatan alot juga terjadi pada tuntutan Republik untuk memotong anggaran pengeluaran federal lebih besar dari yang ditawarkan Presiden Barack Obama.
Negosiasi yang melibatkan Wakil Presiden AS, Joe Biden, dan Senator Partai Republik, Mitch McConnell, menawarkan harapan terakhir untuk menghindari kenaikan pajak dan pemotongan dalam anggaran federal pada awal Tahun Baru.
Sumber Reuters melaporkan diskusi antara McConnell dan Biden berlangsung baik pada larut Minggu malam lalu waktu setempat. Namun, hingga Senin malam, pukul 21.30 WIB, belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan Kongres AS.
Masyarakat AS akan menyalahkan Kongres dan partai Republik daripada Presiden Barack Obama jika keduanya tidak berhasil sepakat menghindari "jurang fiskal" yang akan berlaku per 1 Januari 2013.
Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Wall Street Journal/NBC pada awal bulan ini menunjukkan 24 persen masyarakat Amerika akan menyalahkan partai Republik sementara 19 persen menyalahkan Demokrat.
Hasil jajak pendapat yang sama menyatakan lebih dari 50 persen masyarakat AS menyalahkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak salah karena ngotot mempertahankan argumentasi masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan.
"Partai Republik akan menerima beban tersebut karena partai Republik dipandang sebagai orang-orang yang keras kepala. Itu memang tidak adil, namun begitulah hidup," kata anggota kongres dari Partai Republik, Mitch Daniels, seperti dikutip dari Wall Street Journal, Senin 31 Desember 2012.
Dampaknya bagi Indonesia
Jika Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, bersama kongres AS gagal sepakat mengentaskan jurang fiskal, Indonesia diprediksi akan kebanjiran barang impor dari China.
Direktur The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eny Sri Hartati, menjelaskan Amerika Serikat merupakan negara yang besar maka apapun yang terjadi di AS, seperti jurang fiskal, akan mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Dampak langsung dari jurang fiskal, yaitu diberlakukannya pajak tinggi dan pemotongan anggaran AS ini, adalah permintaan ekspor dari Indonesia menuju AS dipastikan akan menurun, karena daya beli masyarakat negeri Abang Sam ini juga ikut turun akibat pajak yang tinggi.
Selain itu ada dampak tidak langsung. Dengan penurunan permintaan impor Amerika Serikat, negara-negara tujuan utama ekspor ke AS seperti China, akan mengubah tujuan ekspornya ke negara dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia.
"Jadi Indonesia akan kebanjiran impor dari China dan juga negara-negara lain," katanya saat dihubungi VIVAnews, Senin malam 31 Desember 2012.
Akibat faktor eksternal lemah, Eny menyarankan agar fiskal Indonesia harus dapat memperkuat permintaan domestik. Untuk itu, stimulus fiskal harus ditunjukkan untuk menciptakan lapangan kerja agar permintaan domestik mampu menyerap produksi domestik.
"Tapi dengan postur APBN yang tersandera subsidi dan belanja pegawai, sangat sulit diharapkan mampu menjadi stimulus fiskal," katanya.(np)
Soal PKB Gabung di Pemerintahan Prabowo, Cak Imin: Sudah Cethowelo-welo, Jelas Terpampang
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan sikap PKB dalam pemerintahan yang baru sudah terlihat dalam pertemuan dengan Prabowo Subianto.
