Sumber :
- Kementerian PU
VIVAnews -
Kementerian Pekerjaan Umum meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk unit kerja khusus pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
"Saya sudah minta ada petugas khusus dengan SK (Surat Keputusan) Kepala BPN untuk level yang cukup tinggi yang bisa nongkrongi pembebasan tanah dan Kepala BPN sudah setuju," ucap Djoko Kirmanto dalam siaran pers, Minggu, 10 Februari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya sudah minta ada petugas khusus dengan SK (Surat Keputusan) Kepala BPN untuk level yang cukup tinggi yang bisa nongkrongi pembebasan tanah dan Kepala BPN sudah setuju," ucap Djoko Kirmanto dalam siaran pers, Minggu, 10 Februari 2013.
Djoko menjelaskan, sebenarnya BPN juga tengah membentuk deputi khusus untuk urusan pembebasan tanah. Namun pembentukannya memerlukan waktu, karena mengubah organisasi harus melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden. "Padahal saya butuh besok atau minggu depan untuk segera ada," katanya.
Untuk mengatasi mangkraknya pembebasan tanah tol Trans Jawa ini, Djoko mengaku telah menghubungi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, untuk mendorong para Bupati di wilayahnya agar mempercepat pembebasan tanah.
Djoko merasa Sekretaris Daerah sebagai ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) di setiap daerah mempunyai banyak tugas sehingga kerap menjadikan pembebasan tanah bukan tugas prioritasnya. Dengan dorongan Gubernur, katanya, diharapkan tim P2T di Jawa Tengah akan bekerja lebih maksimal.
"Gubernur Jawa Tengah sudah janji mendorong para Bupati dari Brebes sampai Batang. Dia mengakui minta maaf sampai hari ini yang dia gebrak-gebrak baru Semarang ke selatan seperti Ambarawa, Salatiga, Boyolali dan Solo untuk percepat pembebasan tanah," katanya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Djoko menjelaskan, sebenarnya BPN juga tengah membentuk deputi khusus untuk urusan pembebasan tanah. Namun pembentukannya memerlukan waktu, karena mengubah organisasi harus melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden. "Padahal saya butuh besok atau minggu depan untuk segera ada," katanya.
