Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
– Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut sepenuhnya dan direlokasi penggunaan dananya untuk pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah. Kadin mengusulkan agar setiap provinsi bisa memperoleh Rp5 triliun dari hasil relokasi subsidi BBM.
“Kadin Indonesia sangat mendukung dilakukannya relokasi subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan di setiap provinsi,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam keterangannya, Minggu, 3 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Kadin Indonesia sangat mendukung dilakukannya relokasi subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan di setiap provinsi,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam keterangannya, Minggu, 3 Maret 2013.
Kadin Indonesia melihat, anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp200 triliun atau sekitar 12 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya direlokasi penggunaannya agar bisa mempercepat pembangunan. Jika subsidi BBM dicabut dan direlokasi penggunaannya ke setiap provinsi, maka pemerataan pembangunan akan dapat direalisasikan lebih cepat.
“Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur atau menghabiskan subsidi untuk penggunaan kendaraan bermotor yang lebih banyak menghasilkan kemacetan ketimbang dampak yang positif,” ujar Suryo.
Suryo mengatakan, kebijakan relokasi subsidi BBM tentu akan membuat harga BBM di pasaran menjadi lebih mahal, sehingga pengguna kendaraan bermotor harus membayar lebih mahal. Namun, lanjut Suryo, relokasi subsidi BBM untuk pembangunan daerah akan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi infrastruktur di daerah.
“Konsekuensinya pengguna kendaraan bermotor harus bayar sedikit lebih mahal. Akan tetapi, dana penghematan subsidi bisa digunakan pemerintah untuk memperbaiki jalan atau infrastruktur perairan yang bisa mencegah terjadinya banjir,” kata Suryo.
Sebab itu, Kadin Indonesia sangat mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pencabutan subsidi BBM untuk direlokasi penggunaan dananya bagi pembangunan daerah, sehingga percepatan pembangunan secara merata di setiap provinsi dapat direalisasikan. (sj)
Halaman Selanjutnya
Kadin Indonesia melihat, anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp200 triliun atau sekitar 12 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya direlokasi penggunaannya agar bisa mempercepat pembangunan. Jika subsidi BBM dicabut dan direlokasi penggunaannya ke setiap provinsi, maka pemerataan pembangunan akan dapat direalisasikan lebih cepat.
