Sumber :
- Antara/ R Rekotomo
VIVAnews - Pembangunan Waduk Jatibarang ditargetkan selesai pada Oktober atau November tahun ini, menyusul perkembangan pembangunan fisik yang mencapai 62,5 persen. Pengisian air ditargetkan dapat dilakukan pada Oktober, sehingga dapat berfungsi efektif paling lambat tahun depan.
Pembangunan waduk di Jawa Tengah itu membutuhkan lahan sekitar 266 hektare dengan biaya investasi mencapai Rp599,95 miliar. Keseluruhan biaya pembangunan waduk yang dimulai sejak Agustus 2011 itu dibiayai oleh pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA).
Kepala Satuan Kerja Pembangunan Waduk Jatibarang Kementerian Pekerjaan Umum, Anang Muchlis, mengungkapkan, pembebasan lahan untuk Waduk Jatibarang mencapai 98 persen dan dikerjakan oleh konsorsium BUMN, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Brantas Abipraya.
"Kami tinggal melanjutkan dan targetnya Oktober atau November selesai dan sudah dapat diisi air," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Jumat 8 Maret 2013.
Anang menjelaskan, pihaknya terus berupaya untuk berunding dengan masyarakat yang lahannya belum dibebaskan, yaitu seluas 12 hektare. Pembebasan lahan itu terhambat, karena masyarakat meminta harga lebih tinggi dari apraisal yang ditawarkan pemerintah. Padahal, pemerintah tidak mungkin membayar lebih dari harga aprasial, sehingga belum menemui titik temu.
Selain hambatan lahan, dia menambahkan, adalah hujan yang masih terus turun. Proses pengerjaan tidak dapat dilakukan pada saat hujan, karena pembangunan waduk itu menyisakan penimbunan tanah untuk menyokong bendungan yang hanya dapat dilakukan dalam cuaca panas.
Jika rampung, bendungan Jatibarang ini mempunyai kapasitas tampungan air waduk sebanyak 20,4 juta meter kubik. Keberadaan Waduk Jatibarang ditujukan sebagai salah satu program penanganan banjir di Semarang.
Selain untuk penanganan banjir, waduk itu juga akan dimanfaatkan guna sumber air baku dengan kapasitas 1.050 meter kubik per detik. Waduk itu juga nantinya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mikro hidro dengan kapasitas 1,5 megawat. Nilai investasi untuk membangun mikro hidro itu diperkirakan mencapai Rp30 miliar. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anang menjelaskan, pihaknya terus berupaya untuk berunding dengan masyarakat yang lahannya belum dibebaskan, yaitu seluas 12 hektare. Pembebasan lahan itu terhambat, karena masyarakat meminta harga lebih tinggi dari apraisal yang ditawarkan pemerintah. Padahal, pemerintah tidak mungkin membayar lebih dari harga aprasial, sehingga belum menemui titik temu.
