Sumber :
- ANTARA/Fanny Octavianus
VIVAnews - Kementerian Keuangan menyatakan kesiapannya untuk mengkaji bea masuk produk hortikultura. Bila kebijakan tersebut disepakati oleh kementerian-kementerian terkait, akan menjadi alternatif lain atau sistem baru dari pengendalian produk impor hortikultura yang masuk ke Indonesia.
"Kalau memang arahnya mau ke situ kami siap. Kami kan ada mekanismenya, ada di sini tim tarif," ujar Pelaksana Tugas Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang Brodjonegoro, di kantornya, Jakarta, Jumat 5 April 2013.
Menurut dia, wacana pengenaan bea masuk produk hortikultura tersebut lebih baik, ketimbang penentuan impor berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. Meski demikian, tarif yang dikenakan harus sesuai dengan produksi dan kebutuhan dalam negeri.
"Tarifnya jangan sampai kerendahan, sehingga tidak ada gunanya, yang domestik habis. Jangan juga ketinggian, suplai dalam negeri tidak ada, karena kemahalan," tambah Bambang.
Dalam penentuan tarif, menurut Bambang, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Misalnya, adanya perjanjian secara bilateral dengan beberapa negara, khususnya untuk beberapa komoditas.
"Kami juga harus memperhatikan bahwa punya FTA (Free Trade Agreement) dengan ASEAN dan China, sehingga bisa ditentukan misalnya tarif kedelai dibikin tinggi. Namun, ada FTA dengan China dan kedelai tidak masuk sensitive list," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, sistem penetapan impor hortikultura saat ini tidak tepat, karena menimbulkan distorsi di pasar jika rekomendasi yang diberikan kementerian terkait.
Untuk itu, menurut dia, pengenaan bea masuk dengan tarif fleksibel merupakan solusi yang tepat untuk pengendalian impor hortikultura ke depan. "Sehingga, saat-saat tertentu, pasar itu bisa lentur bergerak. Orang tak akan impor, karena bea tinggi, karena petani sedang panen," tambahnya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam penentuan tarif, menurut Bambang, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Misalnya, adanya perjanjian secara bilateral dengan beberapa negara, khususnya untuk beberapa komoditas.
