- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, pada Senin 22 April 2013, resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan. Serah terima jabatan tersebut telah dilakukan pada siang ini.
Dalam pidato pertamanya sebagai Menkeu, Hatta mengungkapkan berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam mengemban jabatan tersebut. Salah satunya terkait dengan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L).
Hatta menjelaskan, mengakselerasi penyelesaian dokumen-dokumen pencairan anggaran kementerian dan lembaga menjadi fokus perhatian Kemenkeu ke depan. Jajaran Kemenkeu harus pro aktif berkoordinasi dengan K/L untuk menuntaskan permasalan tersebut. "Agar ilmu perbintangan tidak banyak terjadi," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan.
Meskipun anggaran telah ditetapkan, kelengkapan dokumen dalam penyelenggaraan program harus diutamakan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan peningkatan koordinasi, ia berharap penyerapan anggaran dapat memberi peran positif bagi tumbuhnya perekonomian Indonesia. "Kalau kita tidak menjaga governence yang baik tentu ini jadi persoalan," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Ilmu Perbintangan
Hatta tidak secara spesisifik menjelaskan apa yang dimaksud "ilmu perbintangan". Namun, masalah yang terkait dengan "bintang" belum lama ini adalah tertahannya pencairan anggaran Departemen Pertahanan di Kementerian Kuangan.
karena dana itu dibekukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-2133/AG/2012 tanggal 10 Agustus 2012, anggaran itu diberi tanda bintang (belum bisa dicairkan) sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.
Pembekuan dana tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Kolonel Kav Bambang Hartawan. "Itu dana optimalisasi dan program modernisasi alutsista, tapi saya lupa berapa besarnya," kata Bambang saat dikonfirmasi VIVAnews, Selasa 20 November 2012.
Dari data yang diterima VIVAnews, dana yang dibekukan itu merupakan penambahan anggaran yang berasal dari pemanfaatan optimalisasi non pendidikan sebesar Rp480 miliar pada SP-RKAKL UO Mabes TNI TA 2012 program modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras Integratif No STAP-012.21.12-2/AG/2011 tanggal 18 November 2011.
Selain itu, ada juga anggaran sebesar Rp198 miliar pada SP-RKAKL UO TNI AL TA 2012 Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut No STAP-012.23.18-2/AG/2011 tanggal 18 November 2011.
Baca juga:
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen
LSI merilis temuan terbarunya terkait dinamika Pemilu 2024, salah satunya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan, yakni 76,2 persen.
