- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan dua harga bahan bakar minyak.
Menurut dia, kebijakan itu tidak akan efektif dan bagi anggaran negara justru tidak baik. Ia berpendapat bahwa kebijakan dua harga itu akan berdampak buruk bagi sekurang-kurangnya dua hal.
Pertama, kebijakan itu tidak mengurangi potensi penyelundupan BBM, terutama yang berskala besar. BBM yang harganya lebih murah akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu: diselundupkan, lalu dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih mahal atau harga normal (harga tanpa subsidi).
"Kalau penyelewengan terjadi di SPBU masih bisa ditoleransi, karena sifatnya kecil. Tetapi kalau penyelewengan itu melalui kapal, itu masalah besar," kata Aburizal kepada wartawan usai memaparkan visi-misinya sebagai calon presiden dalam forum Kuliah Umum Kandidat Capres 2014, di Jakarta, Senin, 29 April 2013.
Kedua, kata pria yang akrab disapa ARB itu, pemerintah telah mengelompokkan masyarakat ke dalam dua jenis: kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin.
Padahal, subsidi BBM itu sesungguhnya sebagian besar dinikmati oleh kelompok orang kaya atau warga masyarakat kelas menengah ke atas, terutama yang memiliki kendaraan bermotor. Mereka yang miskin dan jumlahnya lebih banyak, justru tidak menerima manfaat subsidi itu.
Karena itu, Aburizal menyarankan pemerintah untuk menetapkan satu harga saja dengan mengurangi subsidi yang otomatis menaikkan harga bensin premium. Dengan begitu, penyelundupan sedikitnya dapat dikurangi, serta tak ada pembedaan harga bagi masyarakat yang kaya dan miskin.
Ia mengakui kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin, sebagai akibat naiknya biaya produksi komoditas dan biaya transportasi. Tetapi, akibat itu bisa diantisipasi dengan memberikan kompensasi kepada warga masyarakat yang miskin, sehingga daya beli mereka dapat terimbangi.
"Konsepnya adalah mengubah subsidi untuk produk (BBM) menjadi subsidi pada pemakai," kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu.
Dalam forum kuliah umum itu, ARB juga mengusulkan agar subsidi BBM dialihkan untuk bidang-bidang yang lebih strategis dan bermanfaat, misal, untuk pendidikan dan kesehatan. Ia mencatat, ada uang negara sebesar Rp250 triliun dipakai untuk subsidi BBM, dan pada kenyataannya justru 80 persennya dinikmati orang-orang kaya, bukan orang miskin.
Ia mengasumsikan, seandainya saja uang yang tidak sedikit itu dipakai untuk membiayai pendidikan gratis, sekurang-kurangnya untuk pendidikan dasar-menengah 12 tahun, pemerintah hanya butuh Rp24 triliun.
"Jumlah itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding Rp250 triliun untuk subsidi BBM, yang tidak tepat sasaran itu. Kalau pun ditambah untuk membiayai kesehatan gratis, tidak lebih dari Rp50 triliun."
Pemerintah bahkan masih memiliki sisa uang sangat banyak yang bisa dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Kita masih bisa saving Rp200 triliun, dan itu bisa kita gunakan untuk membangun infrastruktur, memajukan ekonomi perdesaan, dan sebagainya."
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
