Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews
- Sidang kabinet terbatas yang digelar mendadak di Istana Negara hari ini salah satunya akan fokus membahas soal kesiapan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasinya.
Presiden Susilo Bambang Yudhyono, Selasa 7 Mei 2013, menjelaskan bahwa dirinya beserta jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan mematangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebelum membahas hal ini bersama DPR pekan depan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Presiden Susilo Bambang Yudhyono, Selasa 7 Mei 2013, menjelaskan bahwa dirinya beserta jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan mematangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebelum membahas hal ini bersama DPR pekan depan.
"Saya dengan pimpinan DPR dan kementerian bekerja siang malam untuk APBN-P. Begitu asumsi berubah, semua bisa berubah. Mari kita tulis angka yang memang bisa kita capai. Pelaksanaan kita jadi bagus, lebih realistik," kata SBY saat membuka rapat kabinet.
SBY merencanakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR usai masa reses. "Pertemuan baru bisa dilakukan 13 Mei mendatang," kata SBY.
SBY meminta para menteri untuk meyakinkan DPR mengenai pentingnya mengambil kebijakan menaikkan harga BBM sekaligus rencana pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampaknya.
"Kondisi kawasan Asia sekarang seperti apa, saya dengar kepincangan masyarakat, terkait kenaikan BBM, kenapa pemerintah seperti ragu, sampaikan dengan gamblang," kata SBY.
SBY menegaskan bahwa begitu dana kompensasi yang diajukan dalam APBN-P ini disetujui, berarti bantuan kepada masyarakat siap, maka pemerintah akan menyesuaikan harga BBM.
"APBN-P sangat penting dibicarakan dengan DPR. Pemerintah tak ingin ada semacam ketidakpastian. Termasuk penyesuaian harga BBM," kata SBY.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kompensasi atau bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan kepada warga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM sesuai dengan efek inflasi yang terjadi. Hal inilah yang akan dibahas bersama DPR dalam rapat pekan depan itu.
"Berapa besar inflasinya, berapa besar efek kepada masyarakat tidak mampu, maka kompensasinya harus sesuai dengan itu," ujar Wacik di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Wacik mengakui bahwa BLT memang hanya bersifat sementara. "Jadi kalau terjadi dampak, di saat itulah diperlukan bantuan langsung, tidak perlu lama-lama. Kalau perlu enam bulan, begitu stabil ya sudah. Kan bantuan yang normal sudah ada. Ada beras miskin, itu berlanjut terus dan sekarang ditambah volumenya," kata Wacik. (eh)
Halaman Selanjutnya
"Saya dengan pimpinan DPR dan kementerian bekerja siang malam untuk APBN-P. Begitu asumsi berubah, semua bisa berubah. Mari kita tulis angka yang memang bisa kita capai. Pelaksanaan kita jadi bagus, lebih realistik," kata SBY saat membuka rapat kabinet.
