- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Pemerintah telah menetapkan empat bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberikan kepada warga miskin, yakni beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hingga kini pemberian kompensasi jenis BLSM masih menuai pro dan kontra, sehingga membutuhkan sosialisasi lebih.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan, besaran angka BLSM yang akan diberikan kepada warga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut adalah Rp150 ribu per Rumah Tangga Sederhana (RTS).
"Diberikan selama 4-5 bulan, setelah itu diharapkan stabil kembali. Itu hitungannya di Kementerian Keuangan," kata Agung di Istana Negara, Jakarta, Senin 13 Mei 2013.
Menurut Agung, keempat kompensasi itu sudah menjadi satu paket yang mengiringi kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan kompensasi ini tak perlu diperdebatkan, karena itu menjadi keputusan bersama antara dewan dan pemerintah. Apalagi, pemerintah juga telah membentuk tim sosialisasi yang dipimpin Wapres Boediono.
Teknis Penyaluran
Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pemberian BLSM rencananya diserahkan pemerintah secara terbuka agar dapat diawasi bersama. Teknis penyalurannya melalui tiga kementerian terkait, yakni untuk Beasiswa Siswa Miskin (BSM) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian untuk raskin melalui Kementerian Sosial, begitu pula dengan PKH. Sementara itu, untuk BLSM melalui kantor pos.
"Jumlah anggarannya sekitar Rp13-14 triliun, tergantung masa pemberian apakah 3 atau 4 bulan," kata dia.
Data penerima ini sudah diperbaiki BPS dan dipertajam TNP2K. Jumlahnya sekitar 15,5 juta RTS atau ekuivalen dengan 62 atau 65 juta jiwa, atau sekitar 25-30 persen penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah. Para penerima BLSM ini nantinya warga miskin dengan penghasilan antara US$1-2 atau sekitar Rp10 ribu per hari.
Pemerintah optimismis pemberian kompensasi dapat menekan kenaikan angka kemiskinan. "Bahkan ada kemungkinan menurun setelah 3-4 bulan kemudian," kata Agung.
Rektor UNU Gorontalo Resmi Dilaporkan Polisi atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, Amir Halid kini terus berlanjut dan belasan korbannya sudah melapor ke Polisi.
